Pemilu Serentak Dihapus, Wakil Ketua DPRD Gorontalo Khawatir Terjadi Krisis Konstitusional

TRIBUNGORONTALO.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah. 

Ridwan pun khawatir penghapusan pemilu serentak bisa masalah baru di level daerah.

"Terjadi perubahan yang begitu cepat dalam waktu yang cukup singkat. Padahal sebelumnya pemilihan serentak telah disepakati. Tiba-tiba mau dipisahkan, jadi konsistensinya itu yang menjadi persoalan," kata Ridwan kepada wartawan, Rabu (2/7/2025). 

Menurut Ridwan, pembenahan sistem pemilu perlu kehati-hatian, bertahap, dan tetap mengikuti prosedur ketat.

Ia mengingatkan, perubahan drastis justru bisa memunculkan persoalan baru yang lebih kompleks.

"Yang menjelaskan bahwa dalam perbaikan sistem harus dilakukan secara bertahap dan dengan prosedural yang ketat tidak sekedar asal mengubah-ubah," katany

Namun, Wakil Ketua DPD NasDem itu mengatakan pemerintah tidak perlu ragu terhadap keputusan MK.

"Kita tidak boleh lagi mempersoalkan keputusan MK," ujar Ridwan mengawali pernyataannya, 

Ridwan pun mewanti-wanti agar pemerintah dan wakil rakyat segera beradaptasi dengan putusan ini. 

Ia khawatir jika tidak ada kesiapan matang, Indonesia justru terjebak dalam situasi yang disebut sebagai krisis konstitusional.

"Jika keputusan tersebut ditolak oleh DPRD, maka akan terjadi krisis yang bisa sangat berulang-ulang," ungkapnya.

Baginya, pemilihan serentak selama ini bukan sekadar soal jadwal, tapi bagian penting dari strategi besar menyatukan arah pembangunan dari tingkat daerah hingga nasional.

Baca juga: Debt Collector Rampas Motor, BFI Finance Gorontalo Sebut Nasabah Wanprestasi, Angsuran Macet

Pemilihan umum serentak merupakan pemilihan yang mengorganisir sistem program dari dasar dari tingkat lokal daerah hingga ke tingkat provinsi bahkan nasional. 

Menurutnya program nasional beriringan dan sejalan dengan program di daerah karena pemimpinnya serentak dipilih oleh rakyat dalam waktu yang sama. 

Ridwan menilai, bila jadwal pemilihan pusat dan daerah dipisah, sinkronisasi program akan sulit diwujudkan.

"Program pemerintah pusat dijalankan presiden begitu terpilih dia mengeluarkan visi misinya sementara Gubernur terpilih juga mencantumkan visi misi presiden begitupun di tingkat daerah bupati dan walikota jadi satu nafas," ujarnya.

"Sementara jika waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah tingkat pusat dan daerah berbeda dilaksanakan waktunya berbeda maka bagaimana cara melakukan sinkronisasi," lanjut Ridwan mempertanyakan.

Menurutnya, inti persoalan bukan pada tambahan masa jabatan kepala daerah. 

"Itu adalah inti pertanyaan dari apa yang menjadi putusan MK bukan fokus pada penambahan waktu masa jabatan," tegasnya.

Politisi NasDem itu juga menilai, keputusan ini bisa mengubah drastis peta politik nasional. 

Bahkan, ia mengkhawatirkan potensi munculnya "kritik daerah" yang lebih keras terhadap pemerintah pusat.

Adanya putusan MK ini maka peta politik akan terasa berbeda dan kontras. 

"Kalau dia terpisah akan ada semacam kritik daerah nanti. Ketika ia tidak puas dengan pusat maka daerah itu akan mengembangkan koalisi masing-masing," pungkasnya.

Namun, Ridwan menegaskan, fokus utamanya tetap pada upaya menjaga sinkronisasi program pusat dan daerah, bukan sekadar melihat dinamika politik praktis akibat perubahan jadwal pemilu.

Sebelumnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan jadwal penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah. 

Pemilu nasional, seperti pemilihan DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden akan digelar lebih dulu. 

Sementara pemilu daerah, yakni DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah, dilaksanakan dengan jeda minimal dua tahun dan maksimal dua setengah tahun.

MK beralasan, jarak waktu itu diperlukan agar partai politik tidak terjebak dalam pragmatisme politik akibat jadwal pemilu yang terlalu berdekatan, sebagaimana disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang. 

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)