Pemerintah Kota Gorontalo Akan Tarik Pedagang Tak Urus Izin dan Belum Bayar Retribusi

‎TRIBUNGORONTALO.COM – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Gorontalo memberikan peringatan kepada para pedagang pasar untuk segera mengurus perizinan atau melunasi biaya retribusi.
‎
Adapun bBatas waktu yang diberikan hingga 31 Agustus 2025.

Jika tidak dipenuhi, kios atau petak usaha yang tidak aktif atau tidak berizin akan ditarik oleh pemerintah.
‎
‎Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Disperindag Kota Gorontalo, Haryono Seoronoto kepada TribunGorontalo.com usai melakukan pemantauan ke sejumlah pasar.
‎
‎“Tadi kami turun langsung untuk memantau progres di lapangan. Ini tindak lanjut dari edaran Wali Kota terkait penataan kios milik pemerintah daerah,” ujar Haryono saat diwawancarai TribunGorontalo.com, pada Senin (19/5/2025).
‎
‎Dalam edaran tersebut, terdapat beberapa poin penting yang harus dipatuhi pedagang.
‎
‎Selain mengurus kembali izin usaha, para pedagang juga diminta menyelesaikan kewajiban retribusi yang selama ini tertunggak.
‎
‎Tidak hanya itu, petak atau kios kosong yang tidak dimanfaatkan juga wajib diaktifkan kembali.

Baca juga: Profil Fendry Berahim, 8 Tahun Jabat Lurah Heledulaa Utara Gorontalo‎

‎“Kios atau petak yang tidak dibuka, kalau sampai 31 Agustus tidak juga dibuka, maka akan kami tarik. Termasuk juga los dan pelataran yang dikontrakkan,” tegas Haryono.
‎
‎Saat ini, menurut Haryono, sudah ada sejumlah pedagang yang mulai mengurus izin serta membayar retribusi.
‎
‎“Alhamdulillah, ada progres. Beberapa kios juga sudah kami tarik karena tidak digunakan sesuai ketentuan,” katanya.
‎
‎Adapun tarif retribusi berbeda-beda tergantung lokasi pasar. Di Pasar Murni, tarif per meter persegi mencapai Rp35.000 per bulan.
‎
‎Sementara di Pasar Sentral, tarif lantai dua berkisar antara Rp20.000–Rp30.000, dan lantai satu antara Rp35.000 hingga Rp50.000 per meter per bulan.
‎
‎“Kalau sampai batas waktu tidak ada pengurusan izin atau pembayaran retribusi, maka dianggap ilegal. Pemerintah akan mengambil langkah penertiban sesuai aturan yang berlaku,” tutup Haryono. 

(TribunGorontalo.com/Arianto Panambang)