Dewan Penerbangan PBB Sebut Rusia Bertanggung Jawab atas Penembakan Pesawat Malaysia MH17

TRIBUNGORONTALO.COM -- Dewan Penerbangan Sipil PBB pada Senin (12/5/2025) memutuskan bahwa Rusia bertanggung jawab atas penembakan pesawat Malaysia Airlines.

Insiden itu menewaskan 298 penumpang dan awak, termasuk 196 warga negara Belanda dan 38 warga negara atau penduduk Australia.

Pernyataan ini disampaikan oleh pemerintah Belanda dan Australia secara terpisah.

Kedua pemerintah tersebut menyatakan bahwa Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) akan mempertimbangkan bentuk ganti rugi yang sesuai dalam beberapa minggu mendatang.

Keputusan ini menandai langkah signifikan dalam pencarian kebenaran dan keadilan bagi semua korban serta keluarga mereka.

Pesawat Malaysia Airlines, Penerbangan MH17, lepas landas dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur pada 17 Juli 2014.

Pesawat tersebut ditembak jatuh di wilayah timur Ukraina saat pertempuran sengit berlangsung antara separatis pro-Rusia dan pasukan Ukraina.

Pada November 2022, pengadilan Belanda menjatuhkan vonis terhadap dua pria asal Rusia dan satu pria asal Ukraina yang dijatuhi hukuman pembunuhan atas peran mereka dalam serangan tersebut.

Pemerintah Moskow menyebut keputusan itu "skandal" dan menegaskan tidak akan mengekstradisi warganya.

Dewan ICAO, yang berpusat di Montreal, belum memberikan tanggapan terkait permintaan komentar mengenai keputusan tersebut.

Kasus ini dimulai pada 2022, dengan Australia dan Belanda mengajukan gugatan.

Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, dalam pernyataannya menyebutkan, "Keputusan ini adalah langkah penting menuju penetapan kebenaran dan pencapaian keadilan serta akuntabilitas bagi seluruh korban Penerbangan MH17, serta keluarga dan orang-orang terkasih mereka."

"Keputusan ini juga menyampaikan pesan yang jelas kepada komunitas internasional: negara-negara tidak bisa melanggar hukum internasional tanpa konsekuensi," lanjutnya.

Pemerintah Belanda dan Australia kini mendesak Dewan ICAO untuk memerintahkan Rusia untuk memulai negosiasi mengenai ganti rugi atas peristiwa tragis ini.

Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyambut keputusan tersebut dan mendesak ICAO untuk segera menentukan langkah-langkah pemulihan yang tepat.