Guru Besar UNG Sebut Gorontalo Terancam Masuk Perangkap Kemiskinan, Apa Penyebabnya?

TRIBUNGORONTALO.COM – Kemiskinan kembali menjadi perhatian serius di Provinsi Gorontalo. Bahkan saat ini Gorontalo berpotensi akan masuk dalam perangkap kemiskinan. 

Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah digulirkan, data terbaru menunjukkan penurunan angka kemiskinan di wilayah ini masih tergolong kecil. 

Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa Gorontalo tengah menghadapi ancaman "perangkap kemiskinan" yang sulit dipecahkan.

Hal tersebut diterangkan oleh Prof Dr Fahrudin Zain Olilingo, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (UNG). 

Kemiskinan dijelaskan sebagai bagian dari realitas kodrati kehidupan, di mana selalu ada dua sisi: kaya dan miskin, senang dan susah. 

Namun demikian, dalam konteks pembangunan, tingkat kemiskinan menjadi ukuran penting kesuksesan pemerintahan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo menunjukkan bahwa garis kemiskinan (GKM) per September 2024 berada di angka Rp595.240 per kapita per bulan. 

"Meskipun ada pergerakan, penurunan angka kemiskinan di Gorontalo selama 14 tahun terakhir hanya berkisar di bawah 1 persen per tahun," bebernya. 

Berikut data persentase penduduk miskin di Gorontalo pada tahun 2024:

Boalemo: 18,38 persen

Gorontalo: 16,43 %

Pohuwato: 17,11 %

Bone Bolango: 14,80 %

Gorontalo Utara: 16,86 %

Kota Gorontalo: 5,74 %

Provinsi Gorontalo (rata-rata): 14,57 %

Baca juga: BREAKING NEWS: Mohamad Daud Adam Kades Buhu Gorontalo Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan

Meski angka tersebut mencerminkan penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, BPS tetap menempatkan Gorontalo sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan kelima tertinggi di Indonesia, setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

Prof Fahrudin mengingatkan bahwa kondisi ini menunjukkan Gorontalo berpotensi terjebak dalam apa yang disebut Ragnar Nurkse sebagai "vicious cycle" atau perangkap kemiskinan. 

"Produktivitas rendah menyebabkan pendapatan rendah, yang berdampak pada pendidikan, kesehatan, investasi, hingga akhirnya kembali pada produktivitas yang rendah," ulasnya. 

Berbagai kebijakan seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, dan bantuan sosial yang telah diberikan dinilai belum mampu mengatasi masalah secara fundamental. 

Menurut Prof Fahrudin, pendekatan yang ada lebih bersifat "mengobati" ketimbang "menghilangkan penyebab" kemiskinan.

Mengutip pandangan Ekonom Adi Sasono, kemiskinan bisa dilihat dari dua sisi: struktural dan kultural. 

Secara struktural kata Prof. Fahrudin, Gorontalo dinilai memiliki potensi sumber daya yang memadai untuk berkembang, berbeda dengan wilayah tandus seperti di beberapa negara Afrika.

Peran sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Gorontalo masih sangat terbatas, menunjukkan perlunya pergeseran struktural yang lebih nyata.

Dari sisi kultural, tantangan budaya seperti kedisiplinan dalam penerapan teknologi pertanian dan perikanan juga menjadi perhatian. 

Meski petani dan nelayan bekerja keras, kurangnya adopsi teknologi modern menyebabkan hasil produksi tetap rendah.

Untuk itu, Prof. Fahrudin menyerukan agar pemerintah daerah lebih transparan, konsisten, dan komitmen dalam mengungkapkan data serta merancang program-program pengentasan kemiskinan yang lebih strategis dan berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya menyediakan informasi akurat tentang produksi dan bahan baku industri, agar para investor dapat lebih percaya diri berinvestasi di Gorontalo.

“Sudah saatnya program pemberdayaan ekonomi rakyat difokuskan untuk memberikan kail, bukan hanya ikan,” pungkasnya. 

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)