Partai Buruh Prediksi 50 Ribu Buruh Kembali Terkena PHK Gara-gara Kebijakan Presiden Amerika

TRIBUNGORONTALO.COM -- Partai Buruh memprediksi akan ada gelombang kedua pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Indonesia dalam waktu dekat.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan gelombang kedua ini diperkirakan terjadi pada April hingga Juni 2025, dengan jumlah buruh terdampak mencapai lebih dari 50 ribu orang.

Menurut Iqbal, penyebab utama gelombang PHK lanjutan ini adalah kebijakan Amerika Serikat yang menaikkan tarif bea masuk produk dari Indonesia hingga 32 persen.

Kenaikan tarif ini dinilai menekan kinerja ekspor sejumlah sektor industri, terutama tekstil, garmen, sepatu, dan elektronik, yang menjadi tulang punggung lapangan kerja di Tanah Air.

"Gelombang PHK kedua akan terjadi pada triwulan kedua 2025. Sebagian besar perusahaan yang terdampak adalah perusahaan berorientasi ekspor," kata Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

Sebelumnya, pada gelombang pertama yang terjadi sepanjang Januari hingga Maret 2025, tercatat lebih dari 60 ribu buruh mengalami PHK.

Sejumlah kawasan industri di Cikarang, Karawang, hingga Pasuruan mengalami pengurangan tenaga kerja akibat penurunan permintaan global.

Iqbal menambahkan bahwa Partai Buruh bersama serikat pekerja saat ini tengah mengkaji langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat.

Salah satu usulan yang diajukan adalah pemerintah segera memberikan stimulus kepada industri terdampak serta memperkuat pasar dalam negeri untuk menekan potensi PHK lebih luas.

Partai Buruh juga mendesak pemerintah mempercepat pembentukan posko-posko aduan PHK dan mengoptimalkan program bantuan sosial untuk buruh yang kehilangan pekerjaan.

"Kami meminta pemerintah tidak tinggal diam. Langkah cepat dibutuhkan agar gelombang PHK ini tidak semakin memperburuk situasi ketenagakerjaan nasional," ujar Iqbal.

Respon Presiden Prabowo

Kompak Hadapi Donald Trump, Prabowo Bersama Pemimpin 4 Negara ASEAN Bahas Kebijakan Tarif AS

Presiden Prabowo Subianto bersama pemimpin empat negara anggota ASEAN lainnya berkomunikasi membahas kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden Donald Trump.

Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim; Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah; Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr; dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong.

"Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengkoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS)," ujar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam akun Instagram @anwaribrahim_my, dikutip Sabtu (5/4/2025).

Anwar mengatakan Menteri Ekonomi ASEAN akan menggelar pertemuan pada pekan depan untuk menindaklanjuti pembicaraan para pemimpin negara tersebut dalam rangka merumuskan solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS.

"InsyaAllah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota," ucapnya.

Kebijakan tarif baru ini diumumkan Presiden AS Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025.

Dalam pengumumannya, Trump menyatakan bahwa AS akan menerapkan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia.

Untuk Indonesia, tarif yang dikenakan mencapai 32 persen.

Tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN lainnya adalah Malaysia dan Brunei Darussalam sebesar 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.

Langkah ini merupakan bagian dari apa yang disebut Trump sebagai "Deklarasi Kemerdekaan Ekonomi," yakni upaya untuk mengurangi ketergantungan perdagangan AS terhadap negara lain dan memperkuat industri domestik.

Namun, kebijakan ini langsung memicu kekhawatiran di negara-negara berkembang, termasuk anggota ASEAN, yang ekonominya bergantung pada ekspor ke pasar AS. (*)