Tergiur Bayar UKT Tanpa Antre, 273 Mahasiswa UMTS Kena Tipu Miliaran

TRIBUNGORONTALO.COM – Janji pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) tanpa antre berujung petaka bagi 273 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS).

Mereka menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai Rp 1,2 miliar.

Kasus ini melibatkan Muhammad Andrian (25), mahasiswa UMTS, dan Nanda Musandi Lubis (25), seorang admin klinik yang mengaku sebagai pegawai bank.

Keduanya menawarkan jasa pembayaran UKT dengan cara yang lebih praktis dan cepat, tanpa perlu mengantre di bank atau melalui sistem kampus.

Kasus ini mulai terungkap ketika seorang pegawai keuangan UMTS mencurigai adanya ketidaksesuaian dalam transaksi pembayaran mahasiswa.

Setelah dilakukan pengecekan rekening koran kampus pada 14 Februari 2025, ditemukan bahwa hanya enam transaksi yang tercatat masuk ke rekening resmi UMTS, padahal slip setoran yang diterima bagian keuangan mencatat 28 transaksi.

Kejanggalan ini mendorong pihak kampus untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Dari pemeriksaan internal, ditemukan bahwa sejumlah mahasiswa ternyata menyerahkan uang UKT mereka kepada Andrian, yang kemudian meneruskannya ke Nanda.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna, menjelaskan bahwa Nanda bertindak sebagai eksekutor utama.

Ia mencetak sendiri slip pembayaran bank menggunakan printer dan melengkapinya dengan stempel serta tanda tangan teller palsu.

"Slip pembayaran yang dibuat oleh tersangka Nanda terlihat sah karena menggunakan stempel resmi yang dibuat sendiri. Bukti pembayaran ini kemudian diberikan kepada mahasiswa agar mereka percaya bahwa pembayaran telah berhasil," kata AKBP Wira dalam konferensi pers, Sabtu (22/2/2025).

Menariknya, mahasiswa yang membayar melalui skema ini tetap dapat melanjutkan perkuliahan tanpa kendala.

Hal ini terjadi karena slip kuning, yang seharusnya digunakan untuk pencatatan keuangan kampus, juga telah dipalsukan. Dengan begitu, pihak kampus tidak langsung menyadari adanya transaksi fiktif.

Untuk meyakinkan korban, Andrian bahkan mencetak brosur khusus yang mengiklankan jasa pembayaran UKT tanpa antre.

Ia menggaet mahasiswa dengan iming-iming kemudahan pembayaran, sehingga ratusan mahasiswa tertarik menggunakan layanan tersebut.

Dari hasil kejahatan ini, keuntungan dibagi dengan persentase 65 persen untuk Nanda dan 35 persen untuk Andrian.

Uang hasil penipuan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk membeli barang mewah seperti satu unit Vespa Sprint yang kemudian disita sebagai barang bukti.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit Vespa Sprint yang dibeli dari hasil kejahatan, satu unit komputer yang digunakan untuk mencetak slip palsu, satu blok faktur pembayaran bank palsu, serta 32 helai pakaian pria.

Lalu ada pula satu unit ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi dengan korban.

Kapolres AKBP Wira menegaskan bahwa kedua tersangka dijerat dengan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, yang dapat mengancam mereka dengan hukuman hingga empat tahun penjara.

Menanggapi kasus ini, Rektor UMTS, Muhammad Darwis, menyatakan bahwa sistem pembayaran kampus masih menggunakan dua metode, yaitu virtual account dan pembayaran manual.

Ia mengakui bahwa metode manual lebih rentan terhadap manipulasi.

“Sesuai SOP, mahasiswa harus membayar tagihan melalui portal resmi UMTS. Jika pembayaran dilakukan melalui invoice, tidak akan ada masalah. Namun, pembayaran manual tidak terintegrasi secara otomatis dengan sistem bank, sehingga membuka celah bagi tindak penipuan seperti ini,” ujarnya.

Pihak kampus telah bekerja sama dengan bank untuk meningkatkan keamanan sistem pembayaran dan menghindari kejadian serupa di masa mendatang.

Polisi mengimbau mahasiswa yang menjadi korban agar segera melapor guna mempercepat proses hukum terhadap para pelaku.

Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi mahasiswa untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan, terutama yang berkaitan dengan institusi pendidikan.

“Jangan mudah tergiur dengan jalan pintas yang justru bisa merugikan diri sendiri. Pastikan semua pembayaran dilakukan melalui jalur resmi,” tutup AKBP Wira. (*)