Geger Biaya Ospek Kepala Daerah, Muncul Nama PT Lembah Tidar Indonesia, Kini Dibiayai APBN

TRIBUNGORONTALO.COM – Publik Indonesia tengah diramaikan dengan polemik terkait pelaksanaan Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

Hal itu lantaran kegiatan ini dikelola oleh PT Lembah Tidar Indonesia, yang hingga saat ini tidak diketahui perusahan apa dan miliki siapa. 

Namun perlu diketahui, bahwa kegiatan ospek rencananya digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang dan sempat menuai kontroversi lantaran adanya biaya yang dibebankan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 200.5/628/SJ, setiap kepala daerah yang mengikuti orientasi ini diwajibkan membayar Rp 22 juta.

Anggaran tersebut harus disetorkan langsung ke PT Lembah Tidar Indonesia, perusahaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.

Namun, kebijakan ini justru memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat.

Warganet ramai-ramai menelusuri latar belakang PT Lembah Tidar Indonesia, termasuk siapa sosok di balik perusahaan ini.

Tak sedikit yang menduga perusahaan ini memiliki keterkaitan dengan politisi Partai Gerindra, Heru Irawanto, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes.

Meski begitu, hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.

Jejak PT Lembah Tidar Indonesia

Dikutip dari Kompas.com, PT Lembah Tidar Indonesia beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1, RT 001/RW 002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Lokasi ini disebut berada di sekitar Borobudur International Golf & Country Club, tak jauh dari Akademi Militer Magelang.

Namun, ketika dikonfirmasi, General Manager Borobudur International Golf & Country Club, Haris Hudiyanto, mengaku tidak mengetahui adanya perusahaan tersebut. “Nggak tahu, ya. Wong itu (urusan) negara,” katanya, Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Magelang, Saleh Apriyanto, membenarkan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia beralamat di lokasi tersebut. “Sepertinya iya, di Golf,” ujar Saleh.

Ketua RW 002 Kelurahan Magersari, Ahmad Syafei, juga mengonfirmasi bahwa alamat perusahaan ini berada di sekitar kompleks golf, yang sebagian wilayahnya masuk ke Kelurahan Jurangombo Selatan, Kota Magelang.

Biaya Rp 22 Juta Per Kepala Daerah

Dalam SE Mendagri Nomor 200.5/628/SJ, biaya orientasi sebesar Rp 22 juta per peserta dihitung berdasarkan tarif harian sebesar Rp 2.750.000 selama delapan hari. Dana tersebut mencakup:

• Akomodasi dan konsumsi
• Transportasi pulang pergi dari daerah ke Magelang
• Pakaian dinas lapangan (PDL) Satpol PP
• Sepatu, kaus dalam Satpol PP warna khaki, dan topi berlogo daerah
• Pakaian olahraga (celana hitam, kaus lengan panjang putih, sepatu olahraga)
• Seragam kemeja lengan panjang putih, celana panjang hitam, dasi biru muda, dan sepatu hitam
• Baju batik atau tenun
• Obat-obatan pribadi

Biaya ini menjadi sorotan lantaran dinilai bertentangan dengan janji Presiden Prabowo Subianto yang ingin memangkas kegiatan seremonial yang membebani anggaran daerah.

Jika diakumulasikan, total biaya yang harus dikeluarkan daerah bisa mencapai Rp 11 miliar untuk seluruh peserta.

Akhirnya Dibiayai APBN

Setelah menuai polemik, Kementerian Dalam Negeri akhirnya merilis Surat Edaran terbaru Nomor 200.5/692/SJ pada 13 Februari 2025.

Dalam SE ini, pembiayaan orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah sepenuhnya akan ditanggung oleh APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.

“Menyusul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025, bersama ini disampaikan bahwa pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akademi Militer (Akmil) Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri,” bunyi surat tersebut.

Dengan terbitnya SE baru ini, anggaran daerah tidak lagi dibebani biaya orientasi kepala daerah.

Namun, polemik mengenai transparansi pelaksanaan kegiatan ini dan keterlibatan PT Lembah Tidar Indonesia masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.(*)