Polemik PPPK Kota Gorontalo

BREAKING NEWS: Kelulusan 34 Calon PPPK di Kota Gorontalo Dibatalkan, DPRD Ungkap Kejanggalan Panitia

Kelulusan 34 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Gorontalo dibatalkan. 

Penulis: Arianto Panambang | Editor: Fadri Kidjab
TribunGorontalo.com/Arianto Panambang
RDP PPPK - Komisi I DPRD Kota Gorontalo menggelar RDP, pada Senin (3/2/2025). DPRD mengundang Panselda PPPK 2024, Kepala Dinas Pendidikan hingga Kepala BKPP Kota Gorontalo membahas polemik kelulusan 34 calon PPPK yang dibatalkan.  

TRIBUNGORONTALO.COM – Kelulusan 34 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Gorontalo dibatalkan. 

Polemik ini kemudian dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Kota Gorontalo bersama Panitia Seleksi Daerah (Panselda), Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, hingga Kepala BKPP Kota Gorontalo.

Pantauan TribunGorontalo.com, agenda RDP ini diwarnai tensi tinggi sejumlah hadirin.

Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, mempertanyakan alasan di balik pembatalan kelulusan peserta PPPK. Peserta diketahui merupakan tenaga kesehatan yang mendapatkan nilai afirmasi.

"Ini menyangkut nasib orang, kenapa dibatalkan? Pasti ada yang keliru karena yang dibatalkan ini justru mereka yang memiliki nilai afirmasi," ucap Irwan kepada panitia PPPK Kota Gorontalo 2024.

Baca juga: Polisi Olah TKP Kecelakaan Maut di Desa Lamu Gorontalo, Sopir Truk Tronton Dihadirkan

DPRD Kota Gorontalo memeriksa dokumen peserta PPPK yang seharusnya diunggah dalam sistem.

Ketua DPRD lantas mengungkap tidak ada satu pun dokumen peserta yang terunggah.

"Kami cek langsung, ternyata tidak ada satu pun berkas peserta yang terunggah di sistem," ungkap Irwan.

Hal ini berbeda dengan pernyataan Panselda dalam RDP sebelumnya, yang menyatakan pihaknya tidak bisa mengakses sistem.

Namun saat ditelusuri ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Panselda sejatinya memiliki akses untuk melihat dokumen tersebut.

"Kami sudah berkoordinasi dengan BKN, dan ternyata Panselda bisa melihat dokumen itu. Lalu kenapa sebelumnya bilang tidak bisa? Jangan main-main dengan nasib orang!" ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, anggota DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming, turut angkat bicara.

Ia meminta Panselda bersikap jujur apabila memang terdapat kekeliruan dari panitia penyelenggara.

"Kalau memang sudah salah, akui saja! Jangan sudah salah tapi tidak mau mengaku. Dengan begitu kita bisa mencari solusi yang terbaik," tandasnya.

Hingga pukul 13.28 WITA, perdebatan terkait hasil seleksi PPPK 2024 ini masih berlangsung panas di kantor DPRD Kota Gorontalo. (*)

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved