Nelayan Gorontalo Mogok Melaut Protes Pemasangan Alat Pelacak Kapal, Harga Ikan Segar Potensi Naik

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Puluhan nelayan di Gorontalo memutuskan untuk mogok melaut pada Selasa (14/1/2025).

Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) atau alat pelacak kapal.

Aksi mogok ini diperkirakan berdampak pada pasokan ikan di pasar lokal, yang berpotensi memicu kenaikan harga.

Para nelayan menganggap kebijakan pemasangan VMS yang diwajibkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberatkan mereka.

Salah satu nelayan, Muhlis Panai, yang juga Ketua Himpunan Nelayan Kabupaten Gorontalo, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berpihak kepada pelaku usaha nelayan kecil.

"Kami menolak kebijakan ini karena memberatkan. Kami hanya ingin bekerja tanpa harus dibebani aturan yang tidak sesuai dengan kondisi nelayan di lapangan," ujar Muhlis dalam orasinya.

Aksi mogok ini diperkirakan akan memengaruhi pasokan ikan di pasar lokal Gorontalo.

Salah seorang pedagang ikan di Pasar Sentral Gorontalo, Yanti (35), mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketersediaan ikan dalam beberapa hari ke depan.

"Biasanya ikan di sini datang dari nelayan setempat. Kalau mereka mogok, tentu stok akan berkurang, dan harga pasti naik," kata Yanti.

Para pelaku pasar juga mengantisipasi lonjakan harga ikan segar jika mogok ini berlangsung lebih dari satu hari.

Dalam aksinya, para nelayan juga mendapat dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo.

Kabid Perikanan Tangkap DKP, Siti Sabariah Machmud, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi nelayan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kami akan teruskan tuntutan ini melalui surat resmi dan koordinasi ke kementerian. Ini adalah aspirasi sah yang harus didengar," tegasnya.

Dukungan juga datang dari Plh DKP Provinsi Gorontalo Masran Lasantu, serta kepala dinas perikanan dari Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo yang turut hadir mendengarkan tuntutan nelayan.

Para nelayan mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pemasangan VMS yang dianggap tidak relevan dengan kondisi mereka.

Mereka juga menuntut agar sistem pajak berdasarkan target tangkapan ikan segera dievaluasi karena dianggap merugikan.

"Kalau kebijakan ini terus dipaksakan, kami tidak akan tinggal diam. Kami ingin pemerintah mendengar dan berpihak pada kami," tegas Muhlis Panai.(*)