Jokowi Jadi Finalis Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP, Eks Sesmen BUMN Beber Klaster Presiden ke-7 RI

TRIBUNGORONTALO.COM – Joko Widodo menjadi salah satu tokoh paling korup di dunia tahun 2024 versi OCCRP.

Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

Menurut organisasi tersebut, 'pemenang' dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.

Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal.

Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.

Alia menilai butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun.

"Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri."

"Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya," jelasnya.

Di sisi lain, OOCRP turut memberikan 'penghargaan khusus' kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa 'Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup'.

Adapun 'penghargaan' ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.

Baca juga: Pesan Presiden Prabowo untuk Koruptor: Kembalikan yang Kau Curi, Ya Mungkin Kita Maafkan

Eks Sesmen BUMN Buka Suara

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, membeberkan dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), setelah masuk sebagai finalis tokoh terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OOCRP).

Dalam pernyataannya, Said Didu menyebut ada lima klaster dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi semasa dua periode kepemimpinannya, yaitu dari 2014-2024.

"Saya ingin mencoba merangkum kalau Jokowi memang melakukan korupsi di sektor mana, klaster mana terjadi korupsi. Saya mencoba membagi lima klaster modus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo," tuturnya, dikutip dari video yang diunggah di akun X pribadinya, @msaid_didu, Kamis (2/1/2025).

Adapun klaster dugaan korupsi pertama adalah melanggengkan kekuasaan dinasti mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Said Didu meyakini hal tersebut dilakukan Jokowi dengan ditutupnya kasus pelanggaran denda kebakaran hutan terhadap 3,3 juta hektar tanah sawit.

Pembatalan tersebut, kata Said, demi memuluskan kekuasaan Jokowi dan meredam kasus-kasus besar agar luput dari perhatian publik.

"Itu saya punya keyakinan bahwa itu ada kaitan untuk melanggengkan kekuasaan sehingga perlu untuk meredam kasus-kasus besar dan bisa negosiasi di balik pintu," kata Said.

Kemudian, klaster kedua adalah membungkam dan memenjarakan lawan-lawan politik dari Jokowi.

Dalam klaster yang sama, Said juga menyebut banyak kasus-kasus korupsi yang diduga menjerat menteri di era kepemimpinan Jokowi terkesan tidak dilanjutkan oleh penegak hukum.

Menurutnya, hal tersebut dinamakan korupsi sprindik.

Said juga menilai penggantian Ketua Umum Golkar dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia ada peran dari Jokowi.

Dia menduga Airlangga mau untuk digantikan oleh Bahlil karena dirinya terjerat kasus hukum dan diketahui oleh Jokowi.

"Masih ingat kasus impor garam, minyak goreng, HPH, BTS, dan berbagai kasus yang menguap begitu saja."

"Dan masih ingat kasus pergantian Ketua Umum Golkar yang itu semua isu 11 sprindik," katanya.

Selanjutnya, klaster ketiga, kata Said Didu, ada dua sub klaster yaitu ambisi Jokowi ingin memiliki legacy saat menjadi Presiden RI tetapi justru merugikan rakyat.

Dia mencontohkan pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan sehingga membuat banyak perusahaan pelat merah bangkrut.

Padahal, menurut Said, seluruh pembangunan infrastruktur seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung hingga mega proyek IKN tidak dibutuhkan masyarakat.

"Ambisi pribadi (Jokowi) kedua adalah keluarga. Masih ingat kita, kasus penyelundupan nikel yang disebutkan oleh almarhum Faisal Basri yang melibatkan Airlangga Hartarto dan Bobby Nasution. Kemudian kasus Blok Medan dengan berbagai kasus," jelasnya.

Kemudian, klaster keempat, yakni Jokowi melakukan penyogokan kepada rakyat lewat bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, hal tersebut telah membuat membengkaknya utang negara akibat kebijakan bansos yang dilakukan di era pemerintahan Jokowi.

Bansos itu, kata Said, digunakan Jokowi untuk meningkatkan citranya semata di mata publik.

Sementara, klaster terakhir, adalah Jokowi diduga menyogok oligarki untuk menyokong kekuasaannya selama dua periode menjadi orang nomor satu di Indonesia.

"Mereka (oligarki) yang mendapatkan fasilitas di berbagai tempat di pertambangan, di perkebunan, macam-macam."

"Puncaknya adalah pemberian PSN (Proyek Strategis Nasional) di berbagai tempat dan fasilitas-fasilitas lain yang merugikan negara dan rakyat," kata Said.

Lebih lanjut, Said juga berkomentar soal OCCRP yang memasukkan Jokowi sebagai finalis tokoh terkorup dunia 2024.

Dia khawatir, OCCRP memiliki informasi Jokowi memiliki harta yang dilarikan ke luar negeri dan didapat secara tidak sah.

"Siapa tahu mereka memiliki data lengkap terhadap korupsi yang dilakukan (oleh Jokowi) dan disembunyikan di luar negeri. Itu yang paling was-was," jelasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dugaan Korupsi Jokowi usai Jadi Finalis Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP, Said Didu: Ada 5 Klaster