APBD 2025 Kabupaten Gorontalo Diketok Rp 1 Triliun, Kini Menunggu Disetujui Pemprov

TRIBUNGORONTALO.COM, Limboto – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo tahun 2025 telah diketok beberapa waktu lalu. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo bersama Pemerintah Daerah (Pemda) menyepakati anggaran APBD Kabupaten Gorontalo 2025mencapai Rp 1 triliun.

Namun, meskipun telah disepakati, APBD ini masih harus melalui proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dan mendapatkan persetujuan dari Gubernur Gorontalo sebelum bisa disahkan secara final.

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, menjelaskan bahwa meskipun APBD 2025 sudah dibahas dan disetujui dalam rapat paripurna, anggaran tersebut kini masih dalam tahap koreksi dan evaluasi oleh Pemprov.

“APBD yang telah kita bahas bersama badan eksekutif, saat ini masih dalam proses evaluasi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo,” ujarnya.

Zulfikar memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan untuk tahun depan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, antara lain pembangunan sektor pertanian, perbaikan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, dan pengendalian inflasi.

Ia menambahkan bahwa DPRD telah berupaya agar APBD 2025 berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Gorontalo, Nelson Pomaligo, menegaskan bahwa anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"TPP ini adalah kebijakan, bukan hak, sehingga kami sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah," ujar Nelson.

Sebelumnya, APBD 2025 ini dibahas dalam rapat paripurna yang membahas dokumen APBD serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perencanaan Daerah (RPJMPD) 2025-2045.

Anggaran sebesar Rp 1 triliun ini akan dialokasikan untuk berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor prioritas lainnya.

Dengan proses evaluasi yang sedang berlangsung, Zulfikar berharap APBD 2025 dapat segera disetujui dan diimplementasikan pada awal tahun 2025.(*)