Pemprov Gorontalo Perkuat Sistem Digital untuk Cegah Korupsi

TRIBUNGORONTALO, Gorontalo – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui penerapan berbagai sistem berbasis digital.

Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah penerapan E-Procurement dan E-Purchasing untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

E-Procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik berbasis web, memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan transparansi dan efisiensi.

Sementara itu, E-Purchasing memungkinkan pembelian barang dan jasa dilakukan secara elektronik melalui katalog daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkecil peluang korupsi melalui digitalisasi sistem pengadaan.

“Alhamdulillah, kita di Pemprov Gorontalo senantiasa memperbaiki sistem yang ada. Salah satu langkah yang kita lakukan adalah menerapkan E-Procurement dan E-Purchasing,” ujar Rudy dalam sambutannya pada acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Grand Palace Convention Center (GPCC), Selasa (3/12/2024).

Selain digitalisasi pengadaan, Rudy menyebut Pemprov Gorontalo juga telah mengimplementasikan sistem pembayaran non-tunai untuk pengelolaan APBD. Langkah ini diyakini dapat menekan peluang penyimpangan dan memperkuat pengawasan internal.

“Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah menjadi cerminan bahwa alokasi anggaran yang besar dapat menjadi lahan korupsi. Karena itu, pencegahan harus menjadi fokus utama,” tegas Rudy.

Pemprov Gorontalo juga telah menetapkan regulasi khusus yang mendukung pencegahan korupsi. Salah satunya adalah aturan pengendalian gratifikasi, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan seperti penerimaan raport, acara perpisahan, hingga penerimaan peserta didik baru.

“Menurut saya, dengan berbagai regulasi yang ada, upaya Pemprov sudah cukup baik. Bahkan, Gorontalo meraih predikat B selama lima tahun berturut-turut dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ini prestasi yang bagus, meski tentu perlu terus ditingkatkan,” tambah Rudy.

Di akhir sambutannya, Rudy memberikan apresiasi atas terselenggaranya peringatan Hakordia 2024. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat Gorontalo untuk semakin memperkuat nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Semoga momen ini menjadi semangat baru bagi kita semua untuk tetap konsisten menjalankan peran masing-masing demi mencegah korupsi dan membangun Gorontalo yang lebih baik,” pungkasnya.

Melalui digitalisasi, edukasi, dan penguatan pengawasan, Pemprov Gorontalo terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.(*)