3 Bulan Aparat Desa di Kabupaten Gorontalo Belum Terima Gaji, DPRD Ungkap Penyebabnya

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Seluruh aparat desa di Kabupaten Gorontalo belum menerima gaji selama tiga bulan terakhir.

Diketahui Kabupaten Gorontalo memiliki 191 desa yang terinformasi belum menerima tunjangan dan gaji tetap sejak Oktober hingga Desember 2024.

Pantauan TribunGorontalo.com, Selasa (03/12/2024), puluhan aparat desa terdiri dari perwakilan kepala desa (kades) dan BPBD memadati Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo.

Keluhan mereka disampaikan di depan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.

Pihak DPRD memang menginisiasi untuk melaksanakan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Mukhlis Panai, menerangkan bahwa sebelumnya aparat desa menyurati Ketua DPRD terkait permasalahan tersebut.

Sehingga Komisi I mengundang perwakilan dari pemerintah desa, baik diwakili oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, (PAPDESI) dan Asosiasi BPBD.

Selain itu, Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo juga mengundang Dinas PMD yang bertanggungjawab atas pemerintah yang ada di desa, dan kemudian Kepala Badan Keuangan Daerah 

"Untuk memberikan penjelasanya lebih detail terkait kondisi keuangan daerah yang menyebabkan hak dari pada pemerintah desa belum terpenuhi," jelas Mukhlis.

Dalam RDP itu menghasilkan tiga kesepakatan, yaitu Pemda Kabupaten Gorontalo akan membayarkan gaji aparat desa namun baru bulan Oktober.

Lalu kedua untuk gaji November dan Desember menunggu pemulihan keuangan daerah.

"Yang jelas hak pemerintah desa akan direalisasikan atau akan ditunda tahun berikutnya," bebernya.

Ketiga soal percepatan peraturan bupati sehingga bulan Januari 2025 hak-hak pemerintah desa bisa selesai terealisasikan.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus benar-benar diperbaiki dengan baik lagi.

"Sebenarnya ketika dana masuk 10 persen kewajiban daerah terhadap desa itu harusnya sudah disisikan tidak lagi digunakan ke alokasi kegiatan lainnya," bebernya.