Wapres Gibran Soroti Sistem Zonasi untuk Penerimaan Siswa Baru 2025, Sempat Surati Nadiem

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyoroti sistem pendidikan zonasi di Indonesia.

Menurutnya, sistem zonasi di dunia pendidikan sebenarnya memudahkan namun ada beberapa kendala dalam pengimplementasinya.

Gibran pun saat masih menjadi Gubernur Solo juga pernah mengirimkan surat kepada Nadien Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

Surat tersebut berisi kendala-kendala yang dihadapi warganya saat menjalankan program pendidikan dari pemerintah di jaman tersebut.

Akhirnya setelah dirinya menjadi Wakil Presiden, Gibran akan berkoordinasi bersama Menteri Pendidikan sekarang, Abdul Mu'ti untuk melihat kembali pendidikan di Indonesia.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan adanya permasalahan dalam sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Indonesia. 

Baca juga: Gibran Rakabuming Buat Gebrakan Baru di Dunia Pendidikan Indonesia, Ada Pelajaran Coding

Ia pun menyatakan masih adanya kasus kekerasan sampai bullying di sekolah.

Wapres menyoroti beragam tantangan yang terus muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. 

Gibran menyampaikan harapannya agar evaluasi kali ini menghasilkan solusi yang berkelanjutan untuk masalah-masalah pendidikan yang kerap berulang.

Dalam sambutannya, Gibran membahas kebijakan zonasi yang diakui memiliki manfaat, namun di beberapa daerah masih menghadapi kendala dalam penerapan, terutama terkait distribusi tenaga pengajar dan infrastruktur yang belum merata.

"Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ujar Gibran.

Isu lain yang disorot Gibran adalah pentingnya perlindungan bagi guru dan perlunya lingkungan yang aman di sekolah bagi para siswa.

Baca juga: Wapres Gibran Rakabuming Minta Ortu tak Gunakan UU Perlindungan Anak untuk Kriminalisasi Guru

"Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying. Jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru," tegas Wapres.

Ia mengingatkan bahwa sekolah harus menjadi ruang aman bagi seluruh warga sekolah, termasuk perlindungan khusus bagi siswa yang menjadi korban kekerasan.

Sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi masa depan, Wapres juga menyatakan dukungan terhadap pengenalan pelajaran coding dan matematika sejak dini. 
Program ini diharapkan dapat melahirkan ahli teknologi dari generasi muda Indonesia di masa mendatang.

Pada akhir arahannya, Gibran mengingatkan pentingnya pengawasan atas pelaksanaan program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis. 

"Mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik," ujarnya, menegaskan harapan agar setiap Kepala Dinas Pendidikan menjaga kelancaran implementasi program tersebut.

Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Indonesia.

Baca juga: Nomor Whatsapp Gibran Rakabuming untuk Warga Bisa Lapor Mas Wapres

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK menjadi topik utama dalam diskusi kali ini.

Kedua kebijakan tersebut diakui sangat penting dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, meskipun tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan ketidakmerataan daya tampung serta distribusi guru masih perlu diatasi.

Dengan melibatkan kepala dinas pendidikan dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, rapat ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, demi peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo ternyata pernah menyurati Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait pendidikan.

Dalam surat berkop Pemerintah Kota Solo itu, bertanggal 16 Juli 2024.

Meski telah menyurati Nadiem, namun Gibran mengaku tidak mendapatkan tanggapan dari Kemendikbudristek.

Dalam surat tersebut terdapat sejumlah keluhan mengenai kebijakan pendidikan.

"Mungkin langsung ditampilkan saja. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," ujar Gibran.

"Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional," tambah Gibran.

Setelah menjabat sebagai Wapres, Gibran mengaku langsung berkoordinasi dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Keduanya berkoordinasi saat Retreat Kabinet Merah Putih di Magelang.

Masalah yang menjadi sorotan Gibran adalah terkait zonasi.

"Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," tutur Gibran.

Permasalahan zonasi, menurut Gibran, selama ini terus berulang.

Dirinya mengaku mengalami permasalahan zonasi saat memimpin Kota Solo.

"Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus komplain dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak-Ibu, tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang. Dan akhirnya saya bersurat ya, tapi tidak ditanggapi," pungkas Gibran.

Dalam acara Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah dihadiri oleh Mendikdasmen Abdul Mu'ti dan Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian.

Info selengkapnya di TribunJabar.id/Tribunnews.com

(*)