PPI Gorontalo Protes Pengukuhan Paskibraka 2024 di IKN Tanpa Jilbab

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Pengukuhan Paskibraka Nasional 2024 yang disiarkan melalui YouTube oleh CNN Indonesia menuai kontroversi setelah terlihat seluruh peserta perempuan tidak mengenakan hijab.

Sebanyak 38 perempuan peserta Paskibraka yang akan bertugas di Ibu Kota Negara (IKN) pada peringatan HUT Ke-79 RI, tampak tanpa hijab, memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama dari Organisasi Purna Paskibraka Indonesia (PPI).

Di antara peserta yang tidak mengenakan hijab tersebut adalah Siti Janeeta Abdul Wahab, salah satu utusan dari Gorontalo.

Tindakan ini langsung menuai kecaman, termasuk dari Roman Sunge, Ketua PPI Provinsi Gorontalo. Menurutnya, keputusan melepas hijab di tingkat nasional seharusnya tidak dibenarkan.

Baca juga: Faisal Yunus Terpilih Sebagai Ketua Sementara DPRD Bone Bolango Periode 2024-2029

"Sebenarnya, yang dikirim dua perempuan dan dua laki-laki. Yang tidak lolos, saya sempat tanya, katanya ada wawancara yang menyinggung soal lepas hijab. Seharusnya yang jadi penilaian adalah wawasan kebangsaannya, bukan tentang hijabnya," ujar Roman kepada TribunGorontalo.com, Rabu (14/8/2024).

Roman menambahkan bahwa video pengukuhan yang memperlihatkan peserta tanpa hijab telah memicu kecaman di seluruh Indonesia.

Bahkan, beberapa daerah sudah mempertimbangkan untuk menarik kembali utusan mereka dari Paskibraka Nasional. 

Hingga saat ini, PPI Pusat sedang mempertanyakan alasan di balik keputusan penyelenggara HUT RI ke-79 di IKN yang mengharuskan seluruh anggota Paskibraka perempuan melepaskan hijab.

"PPI tetap tidak membenarkan dan tidak terima dengan tindakan tersebut. Kami masih berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk mengambil keputusan terkait penarikan peserta Paskibraka dari Gorontalo," tegas Roman.

Taufan Ntobuo, mantan Ketua PPI Provinsi Gorontalo, juga turut mengecam tindakan tersebut.

Baca juga: BREAKING NEWS: 25 Anggota DPRD Bone Bolango Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

Menurutnya, pelepasan hijab bagi anggota Paskibraka perempuan adalah tindakan yang tidak benar dan tidak pantas dilakukan.

"Aduh, merinding saya melihatnya," ujar Taufan dengan nada prihatin.

Ia menduga bahwa peserta Paskibraka perempuan mungkin dipaksa atau diberi arahan untuk melepas hijab mereka, mengingat keputusan tersebut diambil secara serentak oleh seluruh peserta perempuan.

Taufan sangat menyayangkan kejadian ini terjadi di momen bersejarah pertama kalinya Paskibraka akan melaksanakan tugasnya di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.

Terlebih lagi, kejadian ini disiarkan secara nasional, dan menjadi sorotan publik di seluruh Indonesia.

"Semua mata memandang video itu," kata Taufan, menegaskan betapa seriusnya dampak dari keputusan yang kontroversial ini. (*)