Bapppeda Provinsi Gorontalo Lakukan Perampungan RPJPD, Bakal Dibahas dengan DPRD

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Bapppeda Provinsi Gorontalo melakukan perampungan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Bapppeda masih akan membahasnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. 

Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi Bapppeda Provinsi Gorontalo, Diki Sidiki mengatakan RPJPD yang disusun untuk 2025 - 2045 itu masih dibahas dengan pihak DPRD dan beberapa stakeholder lainnya. 

"Iya, untuk RPJPD masih akan dibahas dengan DPRD," ungkap Diki melalui pesan singkat Whatsapp, Selasa (28/5/2024). 

Ia pun membeberkan bahwa perampungan dokumen jangka panjang itu diperkirakan rampung dalam dua bulan ke depan. 

Pihaknya, sementara mengagendakan dengan DPRD untuk pembahasan RPJPD tersebut. 

"Untuk penyelesaiannya diperkirakan selesai dua bulan ke depan dan kami akan kebut," imbuhnya tegas.

Sebelumnya, Bapppeda Provinsi Gorontalo menggelar Musrenbangda untuk penyusunan RPJPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berlangsung di Hotel Aston, Selasa (23/4/2024) lalu. 

Rapat pembahasan RPJPD-RKPD tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, para peserta yang diisi oleh Kepala Daerah kabupaten kota maupun kepala instansi lainnya diminta untuk menyusun dokumen tersebut dengan akurat, sesuai aspirasi dari masyarakat Gorontalo.

Permintaan tersebut diminta langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo saat itu Ismail Pakaya yang sekaligus membuka Musrenbangda tingkat provinsi itu. 

"Mari kita susun RPJPD-RKPD ini dengan seakurat, secermat, dan sedetail mungkin, sesuai dengan aspirasi," tegas Penjagub Ismail dalam sambutannya. 

Penjagub menjelaskan, bahwa penyusunan RPJPD-RKPD itu berdasarkan usulan dari tingkat paling bawah. 

Mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga dari pemerintah pusat.

Meski begitu, Ismail mengakui, bahwa dalam Musrenbangda itu kemungkinan terjadi penyusulan yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

"Kadang terjadi dalam Musrenbangda itu apa yang kita usulkan tidak sesuai. Kita usul Halimah yang keluar Fatimah (kita usul jalan yang keluar gorong-gorong," jelas Penjagub dengan gurauannya.

Di momen yang sama, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki juga menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses penyusunan dokumen tersebut.

Alasannya, agar hasil yang dirembuk dapat mencerminkan keberagaman kepentingan dan pandangan yang ada di masyarakat. 

"Kami berharap seluruh stakeholders dapat berperan aktif dalam menyusun RPJPD-RKPD, sehingga kebijakan pembangunan yang dihasilkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat secara luas," tutup Budiyanto. (*/Adv)