Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 7 Hal 176-177 Uji Kompetensi Esai Bab 5 Kurikulum Merdeka

TRIBUNGORONTALO.COM - Berikut ini kunci jawaban tugas 'Uji Kompetensi' soal esai dalam buku paket halaman 176-177 mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 7 SMP/MTs Kurikulum Merdeka.

Kunci jawaban yang dibahas dalam tugas 'Uji Kompetensi' soal esai di buku paket halaman 176-177 mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 7 SMP/MTs adalah membahas tentang apa saja yang dipelajari di Bab 5, yang bertajuk "Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Tugas yang diberikan pada halaman 176-177 mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 7 SMP ini merupakan tugas uji kompetensi untuk mengetahui pemahaman siswa terkait BAB 5 secara keseluruhan.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 7 Hal 177: Contoh Sikap Menjaga Keutuhan Wilayah Indonesia

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 7 Hal 177: Negara Berbatasan Wilayah Perairan Indonesia

Berikut ini selengkapnya soal dan kunci jawaban untuk tugas 'Uji Kompetensi' soal esai dalam buku paket halaman 176-177 mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 7 SMP/MTs Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 7 Hal 177: Wilayah Daratan, Perairan, dan Udara Indonesia

1. Dalam peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-5 pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah Indonesia menyatakan kembali ke bentuk negara kesatuan.

Mengapa bangsa Indonesia tetap memilih bentuk negara kesatuan?

Jawaban: Walaupun sudah ditetapkan sebagai negara kesatuan, ternyata Indonesia sempat mengalami perubahan bentuk negara, Indonesia pernah menjadi negara serikat atau federal seperti yang diusulkan oleh Mohammad Hatta pertama kali.

Gagasan pendirian Republik Indonesia Serikat atau RIS ini diusulkan oleh Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. H. J. van Mook.

Negara RIS ini terbentuk dari hasil keputusan Konferensi Meja Bundar di Den Haag dan ditetapkan pada 27 Desember 1949.

Saat berbentuk negara serikat, Soekarno menjadi presiden dengan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri.

Konstitusi yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah Konstitusi RIS atau UU Republik Indonesia Serikat.