BREAKING NEWS Nelayan Gorontalo Nekat Gunakan Pukat Terlarang Demi Hasil Melimpah

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Para nelayan di Gorontalo masih nekat menggunakan pukat tagahu untuk menangkap ikan kecil (nike).

Penggunaan pukat tagahu tetap digunakan meskipun alat tersebut telah dilarang oleh regulasi resmi.

Pukat tagahu dikategorikan sebagai alat tangkap yang merusak ekosistem laut. Selain itu, alat ini dinilai membahayakan keselamatan pengguna.

Pukat tagahu bekerja dengan cara menghalang ikan-ikan di area tertentu, sehingga memudahkan nelayan untuk menangkap ikan dalam jumlah besar.

Seorang nelayan Gorontalo yang ditemui TribunGorontalo.com, Sabtu (02/3/2024) mengakui bahwa pukat tagahu masih banyak digunakan meskipun dilarang.

"Banyak yang masih pakai pukat tagahu, karena mereka ingin hasil tangkapan yang banyak," katanya kepada TribunGorontalo.com.

Alasan lain para nelayan masih menggunakan pukat tagahu adalah karena alat ini dianggap efektif untuk menangkap ikan kecil seperti nike.

Nelayan Gorontalo lainnya, mengatakan bahwa jala-jala biasa tidak cukup efektif untuk menangkap nike yang berukuran kecil dan halus.

"Pukat tagahu hanya digunakan saat musim nike dan tidak selalu," katanya.

Penggunaan pukat tagahu dikhawatirkan dapat merusak ekosistem laut dan membahayakan biota laut lainnya.

Selain itu, alat ini juga dapat merusak habitat laut dan membahayakan keselamatan pengguna.

Pemerintah telah melarang penggunaan pukat tagahu melalui Keputusan Menteri KKP No.18 tahun 2021.

Diharapkan para nelayan dapat mengikuti aturan ini dan beralih ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dan aman.

Adapun penggunaan tagahu disamakan dengan alat tangkap Muroami yang memang dilarang. 

Jaring kongsi atau muroami merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Muroami merupakan alat penangkapan ikan berbentuk kantong, yang terbuat dari jaring dan terdiri dari dua bagian sayap yang cukup panjang.

Pemasangannya, dengan cara menenggelamkan muroami yang dipasang menetap menggunakan jangkar.

Alat tangkap jenis ini, apabila dioperasikan dapat mengancam kepunahan biota, dan mengakibatkan kehancuran habitat serta dinilai membahayakam keselamatan pengguna.

Sebab, pengoperasian alat tangkap ini sangat dilarang pada semua jalur penangkapan ikan di seluruh Wilayah Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Larangan itu semua dituangkan dalam PerMenKP no 71/permen-KP/2016. Di dalam aturan itu, alat tangkap ini merupakan alat tangkap bersifat pasif dan memang dilarang.

Apabila pelaku penggunaan jaring tersebut dilanjutkan proses hukum, maka akan dijerat dengan pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) undang-undang (UU) nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Di pasal tersebut menyebutkan, bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam, pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Dan/atau Pasal 1003 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 45 Tahun 2009 tentang Pembahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidayaikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 39250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”. (*)