Viral Emak-emak Usir Caleg DPRD Provinsi Gorontalo saat Mau Kampanye, Bawaslu Buka Suara

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Viral Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Gorontalo diusir oleh emak-emak saat hendak berkampanye pada Senin (29/1/2024).

Setelah ditelusuri caleg itu bernama Ekwan Ahmad.

Anggota DPRD Kota Gorontalo bersama timnya itu tiba-tiba dihadang oleh wanita berbaju kuning tepat di pertigaan jembatan Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo.

Wanita paruh baya itu melontarkan kata-kata kasar dan meminta Ekhwan pergi dari tempat tersebut.

“Pulang ngana (kamu), pulang. Kalau ngana mau aman, pulang ngana!,” ujar wanita itu.

Sosok caleg itu pun turun dari mobilnya. Ia lalu menghampiri wanita yang terus mengoceh itu.

Ekwan lantas meminta maaf kepada warga sekitar datang di tempat kejadian.

Beberapa polisi berada di lokasi mengatur arus lalu lintas yang sempat macet.

Saat dikonfirmasi TribunGorontalo.com, Ekwan mengatakan, saat itu ia hendak berkampanye di Kelurahan Tanjung Keramat, Kota Gorontalo.

Ia juga memiliki izin dari kepolisian melalui Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Polda Gorontalo.

"Kami telah mendapat izin resmi dari Polda Gorontalo untuk melaksanakan kampanye di Tanjung Keramat," ucap Ekhwan saat ditemui TribunGorontalo.com di kediamannya, Selasa (30/1/2024).

Kronologi

Menurut Ekhwan, ia dihadang oleh beberapa warga yang diduganya pendukung Aleg DPRD Provinsi Gorontalo.

Padahal, Ekhwan ingin berkampanye di Kelurahan Tanjung Keramat yang notabene melewati jembatan Kelurahan Tenda tersebut.

"Saya juga sudah meminta maaf kepada warga tersebut, dan mencoba menjelaskan bahwa kampanye ini sudah beralaskan surat izin," imbuhnya.

Ekwan sementara menunggu keputusan dari Bawaslu apakah permasalahan ini mengandung pelanggaran.

"Kalau permasalahan ini memang melanggar aturan, maka kami siap memberikan keterangan," ungkapnya.

Baca juga: Mulai Rabu Besok, Ribuan Baliho Parpol dan Caleg Bakal Dicopot Bawaslu Gorontalo

Tanggapan Bawaslu

Bawaslu menanggapi permasalahan seorang wanitamenghadang caleg di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo.

Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, kejadian tersebut di luar ranah Bawaslu.

"Cegal mencegal itu kan wilayahnya masyarakat, bukan wilayah Bawaslu," jelas Idris saat dikonfirmasi, Selasa (30/1/2024).

Namun Bawaslu akan meninjau apabila caleg bersangkutan membuat laporan resmi.

"Misalnya dari partai politik keberatan, dan membuat laporan ke kami, maka kita akan telusuri apa penyebabnya," sambungnya.

Ia saat ini belum bisa menentukan apakah tindakan warga yang menghalangi kegiatan kampanye termasuk pelanggaran atau tidak.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 491 tentang Pemilu, bahwa setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Ancaman pidana tersebut juga ditujukan untuk pelaksana atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kelurahan/desa.

Sementara, menurut Pasal 495 ayat (2) UU Pemilu, pelaksana atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kelurahan/desa, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp 6 juta.