Tuduhan Pelecehan Seksual untuk Ketua BEM UI Bisa Jadi Pembunuhan Karakter

TRIBUNGORONTALO.COM - Tuduhan pelecehan seksual kepada Melki Sedek Huang, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dinilai janggal. 

Ketua Umum (Ketum) Pusat Bantuan Hukum Masyarakat (PBHM) Ralian Jawalsen menduga tudingan itu sebagai upaya pembunuhan karakter. 

Sebab menurut Ralian, kasus itu menguat pasca Melki mengkritik putusan MK No.90/PUU-XXI/2023. Bahkan, gara-gara itu rumahnya Melki didatangi OTK. 

Jadi bisa saja ini bagian pembunuhan karakter yang terjadi terhadap mahasiswa kritis," tegas Ralian dalam keterangan tertulisnya yang diterima WartaKotalive.com, Jumat (22/12/2023).

Melki sendiri gara-gara kasus tersebut sudah dinonaktifkan sebagai ketua BEM UI. 

Ralian pun berpendapat, kasus itu memang harus dibuktikan. Jika memang benar, harus ada hukuman untuk itu. 

Hanya saja ia sendiri ragu kasus itu dilakukan oleh Melki. Terutama melihat upaya yang dilakukan pihak-pihak membungkamnya pasca mengkritik MK terkait batas umur Capres-Cawapres. 

Ia pun yakin jika kasus yang menimpa Melki hanyalah upaya pembungkaman, maka tentu akan menghasilkan gelombang protes yang lebih besar kepada pemerintahan.

“Jika ini upaya pembungkaman terhadap Melkisedek yakinlah gelombang kemarahan mahasiswa akan besar untuk meruntuhkan rezim otoriter," ujar mantan aktivis 1998 ini.

Ia pun mengingatkan pemerintah untuk belajar dari gerakan mahasiswa yang pernah dilakukan bertahun-tahun lalu. 

Pemilu 2024 akan sia-sia jika gelombang kemarahan rakyat dan mahasiswa membesar. 

Sebelumnya diberitakan, Melki Sedek Huang diberhentikan sementara dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) karena dugaan pelecehan seksual.

"Surat penonaktifan itu saya terima dari BEM UI hari ini. Ditandatangani oleh Wakil Ketua. Tapi per hari ini saya belum mengikuti proses apapun yang berlaku, entah itu di Satgas ataupun di BEM UI. Belum ada pemanggilan-pemanggilan," ujar Melk, Senin (18/12/203).

Melki membantah telah melakukan pelanggaran atas kekerasan seksual seperti yang diunggah salah satu akun di media sosial X pada Senin (18/12).

"Sampai hari ini saya memang belum tahu melanggar aturan apa. Saya juga merasa tidak pernah melanggar aturan apapun, apalagi terkait kekerasan seksual," imbuhnya.

Kendati demikian, Melki menjelaskan upaya penonaktifan itu telah sesuai dengan aturan BEM UI yang berlaku.

"Surat penonaktifan adalah prosedur yang berlaku di BEM UI sesuai Peraturan BEM UI Nomor 1 Tahun 2023. Ketika ada dugaan ataupun bahkan sekadar pelaporan saja, memang terduganya harus dinonaktifkan demi kelancaran proses investigasi dan lain sebagainya," jelas Melki.

Melki mengaku siap mengikuti proses apapun serta melakukan pembuktian apapun pada perkara ini.

"Jadi saya minta teman-teman media untuk tunggu saja prosesnya seperti apa. Saya sangat siap untuk mengikuti proses apapun dan sangat siap untuk membuktikan apapun jika diperlukan," imbuh Melki.

Terpisah, Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia tidak berkomentar banyak perihal upaya penonaktifan Melki dari BEM UI.

Menurut Amelita, upaya penonaktifan itu merupakan mekanisme penyelesaian internal di BEM UI.

"Di UI, jika ada masalah terkait KS (kekerasan seksual), maka itu menjadi ranah Satgas PPKS (red, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual). Kami percayakan dan hormati setiap rekomendasi Satgas PPKS terhadap kasus-kasus yang dilaporkan kepada satgas ini," kata Amelita. (*)