Nama 8 Bupati Gorontalo Utara Sejak 2007 hingga 2023

TRIBUNGORONTALO.COM -- Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 8 Desember 2006, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006.

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan hasil dari perjuangan panjang masyarakat di wilayah pesisir utara Gorontalo. Perjuangan ini dimulai sejak tahun 1966, dengan dibentuknya Musyawarah Pembangunan Daerah Gorontalo Utara (BMPDGU).

Pada tahun 2003, perjuangan pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara kembali digalakkan oleh Komite Pembentukan Daerah Pantura Gorontalo (KOPDA PG).

KOPDA PG kemudian berganti nama menjadi Komite Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (KPK Gorut).

Sejak berdiri, Gorontalo Utara sudah dipimpin oleh 7 bupati, baik Plt maupun Pj. Berikut daftarnya.

1. Hamdan Datunsolang (Pj)

Sembari menunggu bupati definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Gorontalo Utara dipimpin oleh Pj bupati, Hamdan Datunsolang selama setahun, periode 2007 hingga 2008. 

2. Rusli Habibie dan Indra Yasin

Selanjutnya, kepemimpinan Gorontalo Utara diambil alih oleh bupati terpilih, Rusli Habibie bersama wakilnya, Indra Yasin. Keduanya memimpin Gorontalo Utara sejak 6 Desember 2008 hingga 16 Januari 2012. 

3. Indra Yasin dan Thomas Mopili

Rusli Habibie tak menyelesaikan masa kepemimpinannya karena menjadi Gubernur Gorontalo pada 2012. Karena itu, Indra Yasin naik tahta menggantikannya. Indra Yasin lalu memimpin kabupaten ini bersama Idrus Mohamad Thomas Mopili hingga 2013. 

4. Abdul Haris Hadju (Pj)

Merupakan pejabat (Pj) Bupati Gorontalo Utara mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Indra Yasin saat mengikuti Pilkada untuk maju jadi bupati. Haris hanya memimpin sejak 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018.

5. Indra Yasin dan Roni Imran

Pilkada Gorontalo Utara memenangkan pasangan Indra Yasin dan Roni Imran memimpin Gorontalo Utara sejak 23 Juni 2018 hingga 6 Desember 2018.

6. Indra Yasin dan Thariq Modanggu

Indra Yasin kembali terpilih sebagai bupati dua periode. Kali ini ia berpasangan dengan Thariq Modanggu. Keduanya memimpin sejak 6 Desember 2018 hingga 3 Maret 2022.

7. Thariq Modanggu

Menggantikan Indra Yasin sebagai Bupati Gorontalo Utara yang meninggal pada 3 Maret 2022, setahun sebelum kepemimpinannya berganti. Thariq Modanggu selesai pada 6 Desember 2023 dan digantikan oleh Pj, Sila N Botutihe. 

8. Sila Nurainsyah Botutihe (Pj)

Sila Nurainsyah Botutihe resmi dilantik sebagai Penjabat Bupati Gorontalo Utara pada Rabu (6/12/2023) pagi. Pelantikan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo ini dipimpin oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Sila menjadi pejabat ke-3 selama Gorontalo Utara.

Tanggal 8 Desember 2006, pukul 11.45 tangisan pertama bayi Kabupaten Gorontalo Utara bergema di Gedung Nusantara II DPR-RI ketika Paripurna DPR-RI ketuk palu mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara.

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat di wilayah pesisir utara Gorontalo. Perjuangan panjang yang dilakukan selama puluhan tahun akhirnya membuahkan hasil.

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Berikut perjalanan pembentukan Gorontalo Utara: 

-Sosialisasi perjuangan ke seluruh wilayah kecamatan di pesisir Utara Gorontalo.

-Deklarasi akbar pembentukan Kabupaten Pantura pada tahun 2003.

-Mem-pressure dan mengawal keluarnya rekomendasi dukungan DPRD Kab. Gorontalo, DPRD Provinsi Gorontalo, dan Gubernur Gorontalo untuk membentuk Kabupaten Pantura.

-Mengajukan proposal kelayakan Pembentukan Gorontalo Utara dan Rekomendasi Pemerintah/DPRD Kabupaten/Provinsi ke Komisi II DPR-RI.

-Melalukan persiapan dan menerima kunjungan lapangan Komisi II DPR RI meninjau wilayah calon Kab. Pantura
Melalukan serangkaian agenda strategis dan gerakan top secret dalam menghadapi moratorium pemekaran daerah.

-Melaksanakan Seminar Penentuan Nama dan Ibu Kota.

-Mengawal lahirnya Surat Keputusan DPRD Kab. Gorontalo No. 13 Tahun 2004 tentang Nama Kabupaten Gorontalo Utara dan letak Ibukota (Kwandang), dan Keputusan DPRD Gorontalo No.14 Tahun 2004 tentang Dukungan Dana untuk Kabupaten Gorontalo Utara.

-Bersama-sama dengan 12 anggota DPRD Kab. Gorontalo melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR-RI untuk membahas/mempertanyakan pemekaran Gorontalo Utara.

-Melakukan pendekatan dan lobi-lobi politik ke pimpinan DPR-RI.

-Mempersiapkan dan mengawal kunjungan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) ke wilayah Gorontalo Utara.

-Bersama-sama dengan Pemerintah Kab.Gorontalo mempresentasikan Kelayakan dan Kesiapan Gorontalo Utara menjadi satu kabupaten dalam Rapat Panitia AD Hoc I DPD RI.

-Ketua KPK Gorut menyajikan poin-poin kunci kelayakan Gorontalo Utara menjadi satu kabupaten, pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi II DPR RI.

-Mempersiapkan lokasi kunjungan lapangan DPD RI untuk melihat dari dekat kesiapan Gorontalo Utara untuk menjadi sebuah daerah otonom.

-Membuat film dokumenter yang berjudul “39 TAHUN: Sebuah Penantian”.

-Memaksimalkan data-data lapangan Gorontalo Utara untuk mensupport Pemda Kabupaten dan Provinsi Gorontalo dalam menyahuti edaran DPR-RI tentang Pemutakhiran Data Pemekaran/Pembentukan Daerah Otonom.

-Ketua KPK Gorut bersama-sama LO Provinsi Adrian Lahay, LO Kab. Gorontalo Amin Musa menyampaikan surat Bupati Gorontalo dan Gubernur ke Komisi II DPR-RI dan Menteri Dalam Negeri.

-Ketua KPK Gorut dibantu Hardi Nurdin merancang dan menyusun Naskah Akademik sebagai prasyarat keluarnya RUU Kabupaten Gorontalo Utara usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI.

-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPD RI) menetapkan RUU Kab. Gorontalo Utara sebagai usul inisiatif DPD RI.

-KPK Gorut menyampaikan “Capaian Perjuangan dan Antisipasinya” kepada Gubernur Fadel Mohamad
Gubernur mengajak KPK ber-audiensi dengan Ketua DPR-RI Agung Laksono.

-KPK Gorut menghimpun dukungan politik dari Partai-partai di Provinsi Gorontalo, lalu diajukan ke fraksi-fraksi di DPR-RI dan juga ke DPP masing-masing Partai.

-KPK Gorut bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo menerima kunjungan Tim Kerja Komisi II DPR-RI untuk melihat secara langsung kesiapan menjadi Daerah Otonomi Baru.

(*)