Kunci Jawaban PKN SMA Kelas 10 Kurikulum Merdeka Uji Kompetensi 2.6 Halaman 119: Hubungan Pancasila

TRIBUNGORONTALO.COM - Berikut adalah kunci jawaban mata pelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) atau Pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka untuk SMA Kelas 10.

Kunci jawaban yang akan dibahas adalah Uji Kompetensi 2.6 Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum sub bab D. Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam buku Pendidikan Pancasila halaman 119-120.

Adapun Buku Pendidikan Pancasila yang dibahas dalam kunci jawaban PKN ini adalah buku yang ditulis oleh Rochimudin, dkk serta diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dalam materi Bab 2 sub bab D Buku Pendidikan Pancasila, siswa diharapkan mampu memahami hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan.

Artikel kunci jawaban PKN ini ditujukan kepada orang tua atau wali sebagai pedoman dalam mengoreksi hasil belajar anak di rumah.

Simak kunci jawaban PKN atau Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK Kelas 10 Kurikulum Merdeka Uji Kompetensi 2.6 halaman 119-120, berikut ini:

Siswa diminta untuk mencocokan apakah 5 pernyataan awal yang terdapat dalam soal terdapat hubungannya atau tidak dengan pernyataan sebab.

Sesuai petunjuk, apabila "BERHUBUNGAN" maka tulis opsi "A", dan jika "TIDAK BERHUBUNGAN" maka tulis opsi "B".

1. B

Pernyataan "Pancasila merupakan norma dasar atau staatfundamentalnorm sebagai sumber hukum dasar nasional." TIDAK BERHUBUNGAN dengan pernyataan "Rumusan Pancasila tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945"

2. A

Pernyataan "UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertulis tertinggi yang tercantum pada hierarki perundang-undangan." BERHUBUNGAN dengan pernyataan "Untuk melaksanakan UUD diperlukan undang-undang organik atau pelaksana yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan UUD itu sendiri."

3. A

Pernyataan "Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mempunyai hubungan saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan." BERHUBUNGAN dengan pernyataan "Kedudukan Pancasila bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah ataupun tergantikan serta melekat pada keberadaan negara Indonesia."

4. A