Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo AW Thalib Minta Pemda Seriusi Masalah Golput

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo AW Thalib mendorong  pemerintah daerah memperhatikan permasalahan masyarakat yang tidak ingin terlibat alias golput dalam pemilu  2024.

AW Thalib minta pemerintah daerah untuk seriusi sosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya hak politik mereka.

"Nah ini perlu dilakukan sosialisasi terhadap mereka bahwa hal itu tidak boleh dilakukan menjadi sebuah alasan mereka, mereka akan kehilangan hak politik," lanjutnya

Katanya, masyarakat yang berkeinginan untuk tidak ingin mempergunakan hak politiknya maka akan menjadikan mereka bersikap apatis dengan sistem demokrasi di Indonesia.

AW Thalib mengajak seluruh elemen yang ada untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi politik kepada seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo

"Nah ini harus kita ajak, kita lakukan pendekatan, semua elemn harus turun tangan untuk melakukan pendidikan politik kepada mereka," imbuhnya.

Unsur elemen yang dimaksud bukan hanya KPU saja tapi pemerintah setempat hingga kesbangpol harus ikut turun tangan menangani hal tersebut.

"Ini bukan hanya dilakukan oleh KPU tapi ini dilakukan oleh pemerintah setempat, kesbangpol juga harus lebih giat lagi untuk melakukan pertemuan ataupun sosialisasi terkait dengan pentingnya penggunaan hak suara dalam pemilu sebagai sebuah sistem demokrasi yang dibangun dinegara kita," jelasnya.

Pemerintah diharapkan mampu menaikkan rasa simpati masyarakat untuk ikut dalam perhelatan pemilu 2024 nanti dibandingkan dengan pemilu yang sebelumnya.

AW Thalib mengungkapkan sekitar 86 persen partisipasi politik dari mereka, yang artinya ada 14 persen masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam politik.

Artinya ada sekitar 100-an ribu masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

AW Thalib berharap di Pemilu 2024 nanti partisipasi politik harus berada di atas 90 persen.

"Harusnya kita kurangi, yang kemarin kurang lebih masih ada 14 persen, harusnya 2024 kalau bisa partisipasi politik masyarakat itu berada di atas 90 persen. Jangan lagi di bawah dari itu," tutupnya.(Adv)