83.313 Keluarga Berisiko Stunting di Provinsi Gorontalo, Terbanyak Kabupaten Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Sebanyak 83.313 keluarga berisiko stunting di Provinsi Gorontalo.

Data tersebut berdasarkan data Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Gorontalo 

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Angka Penurunan Stunting BKKBN Provinsi Gorontalo mengatakan 83.313 keluarga berisiko stunting pada 2022 yang dirilis pada Maret 2023.

Sedangkan data stunting 2023 sedang dalam tahap verifikasi dan validasi.

Koordinator Program Manager Stunting Gorontalo, Rono Adam mengatakan, untuk data keberadaan angka stunting di Gorontalo, secara akumulatif khusus untuk 2023 baru akan dievaluasi pada Desember 2023 ini.

“Hanya, secara garis besar bahwa target kita dari pusat itu akan menurunkan angka stunting di 14 persen dari 24 persen hingga 2024. Persoalannya, yang di 2023 ini kita sudah mencapai angka berapa. Nah, itu yang belum bisa kita ambil kesimpulannya. Karena sekarang masih November,” kata Rono Adam kepada TribunGorontalo.com, Senin (6/11/2023).

Dia menyebutkan bahwa tugas yang mereka emban adalah lebih pada pencegahan stunting, salah satunya adalah menghimpun data keluarga berisiko stunting tersebut. 

“Jadi, yang ada di BKKBN itu adalah keluarga yang berisiko stunting, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No 72 Sementara untuk angka stunting sendiri itu ada di Dinas Kesehatan atau Puskesmas,” terang Rono Adam.

Satgas penanganan stunting BKKBN Gorontalo menyebutkan bahwa pihak mereka menggunakan beberapa acuan dalam mendata keluarga berisiko stunting. Mulai dari faktor sanitasi, hingga risiko yang ada pada ibu hamil.

“Acuannya, untuk risiko stunting itu ada beberapa indikator. Misalnya, keluarga yang tidak memiliki jamban, keluarga yang sanitasinya jelek, ada keluarga yang sakit, kalau untuk ibu hamil, yaitu ibu hamil yang kekurangan gizi protein, dan lingkaran lengan atasnya kurang (dari batas standar minimal),” terang Rono.

Selain itu, pihak mereka juga menggunakan indikator terlalu dekat/sering, terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak (4T), dalam mendata keluarga berisiko stunting. 

Dia menerangkan bahwa keluarga yang berisiko stunting juga biasanya terdeteksi melakukan perencanaan anak dengan tidak menghindari 4T tersebut.

Melihat angka risiko keluarga stunting tersebut, pihak BKKBN telah melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya untuk meningkatkan angka penurunan stunting di Gorontalo. Mulai dari level Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

“Ada namanya TPPS (Tim Percepatan Perlindungan Stunting), itu ada di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, hingga kecamatan, bahkan ada desa yang membuat TPPS itu sendiri,” sebut Rono.

Rono mengatakan, ketua tim TPPS tersebut diemban langsung oleh Wakil Presiden di tingkat pusat, selanjutnya di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota masing-masing diemban oleh itu Wakil Gubernur, Wakil Walikota atau Wakil Bupati.

“Jadi anggota TPPS itu adalah lintas OPD yang terkait, atau stakeholder terkait,” pungkas Rono.

Berikut Data Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten/Kota Tahun 2022

1. Pohuwato = 10.595

2. Boalemo = 13.944

3. Gorontalo Utara = 8.262

4. Gorontalo = 30.522

5. Kota Gorontalo = 8.222

6. Bone Bolango = 11.768