Kadis PUPR Provinsi Gorontalo Berharap SPM Bidang Perumahan Tersinkronisasi di Tahun 2023

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahaan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo Aries Ardianto berharap standar pelayanan minimum (SPM) bidang perumahan bisa tersinkronkan dengan baik pada tahun 2023 ini.

Hal tersebut ia sampaikan usai membuka Rapat Koordinas Pembinaan SPM Bidang Perumahan Tingkat Provinsi Gorontalo, di Salah satu Hotel di Kota Gorontalo, Selasa (27/06/2023)

Aries Ardianto juga mengatakan SPM pada bidang perumahan saat ini terbagi dua pelayanan yaitu pembangunan rumah korban bencana alam dan pembangunan rumah sosial yang merupakan program dari pemerintah baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota.

"Sebenarnya standar pelayanan minimum pada bidang perumahan itu sama. Nah, saya berharap dengan rakor ini kita bisa sinkron, bisa menata dari awal, agar arah dan tujuan dari program bisa jelas, tapi harus sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku, karena kita juga di evaluasi setiap tahunnya," kata Aries Ardianto.

Aries Ardianto menjelaskan, untuk kategori rumah bencana alam itu di khususkan bagi masyarakat yang terdampak musibah bencana alam seperti  tanah longsor, banjir dan sunami.

Sedangkan untuk rumah sosial merupakan program dari pemerintah bagi masyarakat yang terdampak akan satu program pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota di lokasi tersebut

"Korban bencana alam ini kategorinya murni bencana alam seperti banjir bandang, lonsor dan sunami, sedangkan kebakaran bukan merupakan bencana alam, tapi bencana sosial,” jelasnya.

Aries Ardianto menginginkan, dengan adanya rapat koordinasi SPM di bidang perumuhan ini, merupakan satu kesempatan atau peluang emas bagi peserta baik dari OPD terkait se-Kabupaten kota untuk dapat menambah wawasan serta pengetahuan agar pada saat menjalakan program apa yang harus didahulukan.

"Saya ingin hasil dari rakor ini, seluruh peserta dapat meyatukan langkah dan sudut pandang yang sama antara kabuptaen, kota dan provinsi karena di dalam rakor ini ada kajian-kajian dengan narasumber yang berkompoten dari kementerian,” ucap Aries. ADV Pemprov Gorontalo (*)