Pilpres 2024

250 Hari Menuju Pilpres 2024: Jokowi - Prabowo Tertawa Lepas di Malaysia

Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu di Malaysia, Rabu 7 Juni 2023.

Editor: Lodie Tombeg
zoom-inlihat foto 250 Hari Menuju Pilpres 2024: Jokowi - Prabowo Tertawa Lepas di Malaysia
Kolase TribunGorontalo.com
Jokowi dan Prabowo Subianto tertawa saat bertemu di Malaysia. Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu di Malaysia, Rabu 7 Juni 2023. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Kuala Lumpur - Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu di Malaysia, Rabu 7 Juni 2023.

Keduanya tertawa lepas disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkopolhukam Mahfud MD dan sejumlah pejabat negara.

Prabowo yang juga calon presiden (capres) dari Partai Gerindra dan PKB ini tengah menjadi sorotan dunia usai menyampaikan proposal perdamaian perang Rusia - Ukraina.

Presiden Jokowi sebelumnya berjanji memanggil Prabowo untuk menanyakan soal proposal tersebut.

Presiden dan Ibu Negara disambut hangat oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Seri Diraja Zambry Abdul Kadir setiba di Malaysia Rabu.

Proposal perdamaian Prabowo masih terus diperbincangkan. Ukraina menolak tapi Rusia memberi lampu hijau.

Pada video yang beredar, proposal Prabowo sempat dipertanyakan sejumlah tamu asing secara langsung dalam International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, di Singapura.

Tamu asing yang meminta penjelasan ke Prabowo ketika ia berada di podium memberi presentasi.

"Tuan Prabowo dengan mengatakan kita tidak harus berpihak pada manapun dalam perang Ukraina, Anda pada dasarnya menggambarkan ekivalensi antara Rusia, penyerang, dan Ukraina yang diinvasi," kata seorang tamu acara Rym Mumtaz dalam acara akhir pekan tersebut, dikutip dari video KompasTV dan CNN, Kamis (8/6/2023).

Masih ada beberapa pertanyaan lagi kepada Menhan RI.

Prabowo awalnya memberi jawaban terima kasih ke penanya. Namun setelahnya ia berkata akan mencoba menjawab pertanyaan meski ia rasa tiga menit waktu yang singkat.

"Beberapa pertanyaan seolah menyamakan terkait yang invasi dan yang diinvasi," kata Prabowo.

"Saya rasa ini reaksi emosional, tapi yang saya tempatkan ke depan adalah resolusi konflik," tegasnya.

Ia lalu melanjutkan tak mengatakan siapa yang salah dan benar dalam proposalnya. Menurutnya ada hal yang salah.
"Saya tidak mengatakan sisi mana yang benar dan salah, karena posisi Indonesia sudah sangat jelas," jelasnya seranya mengangkat tangan mengeluarkan telunjuknya.

"Di PBB, kami voting menentang invasi Rusia, kami memilihnya. Kalian bisa cek rekaman votingnya," tambahnya.
"Kami tidak mengatakan yang salah dan benar. Saya hanya usulkan, agar kita bisa memasukkan sebuah resolusi konflik, yang secara historis sudah pernah dilakukan," imbuhnya.

"Tolong, rekan-rekan di Eropa, tolong jangan hanya memikirkan untuk 5 atau 10 tahun saja, pikirkan dalam 50 tahun (mendatang)," ujarnya lagi bernada tinggi.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyebut negara-negara di Asia memiliki lebih banyak pengalaman dalam konflik peperangan. Bahkan, kata Prabowo, mungkin lebih parah dan lebih ngeri dari apa yang dialami oleh Ukraina.

"Tanyakan pada sahabat kita di Vietnam, tanyakan pada sahabat kita di Kamboja. Tanya ke mereka, berapa kali mereka diinvasi, tanya ke sahabat kita di Vietnam berapa kali mereka diinvasi," kata Prabowo lagi.

"Tanya pada Indonesia berapa kali kami diinvasi. Kami tahu peperangan, (sehingga) kami ingin membantu mengakhiri dan ingin membantu (agar perang Rusia-Ukraina berakhir)," ujarnya.
"Tapi sekali lagi ya terserah kepada khalayak umum," tegasnya.

Proposal Prabowo (

lima solusi damai Rusia dan Ukraina):

  • Gencatan senjata
  • Masing-masing negara yang bertikai mundur 15 kilometer ke baris baru (belakang) 
  • Keterlibatan pasukan pemantau dan PBB di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara
  • Pasukan pemantau dan PBB itu terdiri dari kontingen negara-negara yang disepakati
  • Mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa

(*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved