Pernah Mengeluh Daerahnya Miskin, Bupati Meranti Malah Terciduk OTT KPK

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT),  Kamis (6/4/2023).

"Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri kepada Kompas.com, Jumat (7/4/2023).

Beberapa pihak yang disebut Ali Fikri meliputi pejabat strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serta pihak swasta.

Belum jelas kasus korupsi yang menjerat Adil. Kata Ali Fikri, pihaknya masih terus melakukan penggalian informasi. 

Pihak-pihak yang terjaring OTT KPK ini katanya, akan segera dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Tim KPK segera membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih pagi ini, informasi sementara dijadwalkan dari TKP jam 10-an," ujar Ali. 

KPK memiliki waktu selama 1x24 jam setelah penangkapan untuk menentukan status hukum kepada mereka yang tertangkap dalam OTT tadi malam. 

"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," ujar Ali. 

Sempat Viral Karena Marah-marah ke Kemenkeu

Adil adalah sosok bupati yang pernah viral beberapa waktu lalu. Dirinya sempat memaki-maki orang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Desember 2022 lalu. 

Saat itu, ia menumpahkan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman.

Adil mengaku kesal karena nilai dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu tak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak. 

Dia mengungkapkan, lifting minyak Meranti saat ini mencapai 7.500 barrel per hari, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000-4.000 barrel per hari. 

Sementara asumsi harga minyak dalam anggaran negara naik menjadi 100 Dolar AS per barel dari sebelumnya 60 Dolar AS per barrel. 

Namun, dana bagi hasil yang diterimanya untuk tahun ini sebesar Rp 115 miliar. 

Menurut dia, jumlah ini hanya naik sekitar Rp 700 juta dari sebelumnya. 

Sedangkan, di sisi lain, Kepulauan Meranti berstatus sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,68 persen.

"Meranti itu daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak, termiskin, ekstrem lagi. Pertanyaan saya, bagaimana kami tidak miskin, uang kami tidak dikasihkan," tegas Adil. 

Adil pun sempat melontarkan pernyataan bahwa pemerintah pusat tak perlu lagi mengambil sumber daya alam Kabupaten Kepulauan Meranti jika tak ingin mengurus daerah itu. 

Dia bahkan menyebutkan, pemerintah pusat bisa sekalian menyerahkan daerah Meranti ke negara tetangga. 

"Maksud saya, kalau pusat enggak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong (keluhan dana bagi hasil), atau bapak tak paham juga omongan saya," ungkap Adil. "Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan tak mungkin. Ini menyangkut masalah Meranti yang miskin ekstrem," kata dia.(*)