Pemerintah Diminta Menekan Biaya Haji Reguler, DPR RI: Semakin Mahal

TRIBUNGORONTALO.COM – Biaya haji yang kian melambung tinggi, diminta untuk ditekan. 

Apalagi untuk biaya reguler, banyak masyarakat yang mengeluhkan. Rata-rata karena bukan dari kalangan berduit. 

Inilah yang membuat Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid bersuara. 

Ia meminta negara hadir menyelesaikan mahalnya biaya ibadah haji. 

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja BPIH Tahun 1444 H/2023 M beberapa waktu lalu. 

“Jadi kalau melihat beban biaya haji ini semakin lama semakin mahal. Ingat Pak, yang berangkat haji reguler itu 70 persen orang-orang yang tidak mampu.” ungkap Abdul Wachid.

Kata dia, rata-rata memang pengguna layanan ibadah haji reguler adalah masyarakat tak mampu. 

“Kalau yang mampu nggak mau (pakai haji reguler), pakailah haji plus yang kemarin ramai adalah Haji Furoda. Ini maksud saya.” ujar Abdul Wachid. 

Sebelumnya, Wachid sempat membandingkan besaran biaya penyelenggaraan dan beban biaya haji yang dibayarkan oleh calon jemaah haji asal Malaysia dan Indonesia.

"Tadi malam saya mendapatkan masukan bahwa haji yang dilaksanakan oleh Malaysia harganya Rp 108 juta tapi beban jemaah haji Malaysia hanya Rp30 juta. Kalau nggak salah ini. Artinya itu di-cover oleh negara dan di-cover oleh dana Haji,” tambahnya.

 Legislator Dapil Jawa Tengah II ini menyarankan agar negara melalui kementerian terkait baik Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan agar bisa mempersiapkan peran mereka setiap tahunnya, terutama terkait anggaran untuk mendukung penyelenggaran haji.

Wachid juga menyinggung adanya keterlibatan perusahaan negara, dalam hal ini Garuda Indonesia dan Angkasa Pura. 

Menurutnya, jika tidak bisa membuat anggaran untuk membantu penyelenggaraan ibadah haji, maka para BUMN tersebut bisa melakukannya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). 

“Saya maksudkan di sini adalah mestinya bapak-bapak mestinya sudah menyiapkan (anggaran dan dukungan). Bila perlu ya anggaran tiap tahun di Angkasa Pura, di (Kementerian) Kesehatan dan yang lain. Dimasukkan dalam satu anggaran, artinya ini negara hadir. Termasuk Garuda termasuk Angkasa Pura. Kalau termasuk anggaran itu apa mungkin? CSR-nya dong. CSR Garuda, CSR Angkasa Pura ini artinya negara hadir,” kata Politisi Partai Gerindra ini.

Terkait dengan anggaran dukungan layanan kesehatan bagi bagi jemaah Haji, Wachid meminta Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan alokasi anggaran tersendiri. Ia menyoroti kualitas dan variasi obat-obatan yang disiapkan di berbagai embarkasi.