Melalui Dana PMN, PLN Akan Salurkan Listrik ke Daerah Terpencil

TRIBUNGORONTALO.COM – PLN terus berupaya mewujudkan keadilan energi dengan menyalurkan listrik ke daerah terpencil.

Atas dukungan pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), rasio desa berlistrik di seluruh pelosok Indonesia akan terealisasikan.

Hal tersebut melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) per Oktober 2022 yang telah mencapai 90,79 persen.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI dalam merealisasikan desa berlistrik melalui PMN.

“Berkat dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI, PMN hadir sebagai pengejawantahan keadilan. PLN siap membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama di daerah 3T dan termasuk sebagai pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara,” ujar Darmawan.

Lanjut Darmawan, PLN melaksanakan peningkatkan rasio elektrifikasi bersamaan dengan mempercepat transisi energi, yang melalui pengembangan pembangkit listrik berasal dari sumber daya alam setempat.

PLN juga melakukan pengembangan jaringan transmisi dan gardu induk yang berguna untuk menambah pasokan sistem, agar jangkauan pelayanan listrik desa dapat ditingkatkan.

Darmawan merinci, untuk membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), PLN membutuhkan Rp 25.000.000 - Rp 45.000.000 per pelanggan. Tanpa kehadiran PMN, akses listrik untuk seluruh masyarakat tidak akan terwujud.

Untuk PMN tahun depan, PLN akan memaksimalkan dana tersebut untuk mengejar target rasio desa berlistrik. Terutama di wilayah Indonesia Timur yang saat ini rasio elektrifikasinya masih di bawah 90 persen.

Selain itu, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan. Seperti di Kalimantan Barat, Utara dan Timur.

“Kami akan mengejar target rasio desa berlistrik meningkat mencapai 93,83 persen pada 2023 mendatang. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan Komisi VI DPR RI untuk bisa bersama-sama dalam mewujudkan listrik berkeadilan,” ungkap Darmawan.

Sebagai upaya membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp 408.000.000.000 untuk memaksimalkan rasio elektrifikasi di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Lalu, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan butuh 5 triliun, dan Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebesar 2,5 triliun.

“Untuk rata-rata investasi per pelanggan di daerah non 3T adalah 1,2 juta rupiah per pelanggan. Regional Jamali meningkat 45 juta rupiah per pelanggan, regional Sumatera dan Kalimantan 39 juta rupiah per pelanggan, regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sekitar 25 juta rupiah per pelanggan,” pungkas Darmawan.

Baca juga: PLN Target Angka TKDN pada 2030 Capai 100 Persen, Begini Strateginya

Disisi lain, Komisi VI DPR RI juga turut memberikan apresiasi pada program listrik desa melalui PMN yang dijalankan PLN.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, memberikan apresiasi atas komitmen PLN memanfaatkan dana PMN yang menghadirkan listrik di wilayah 3T.

Kolaborasi PLN, Pemerintah dan DPR melalui dana PMN ini membuat masyarakat di wilayah 3T kini bisa menikmati listrik.

“Tadi saya sudah mendengarkan paparan dari pak Dirut PLN tentang PMN 2022, yang sudah dieksekusi, dan sangat luar biasa,” ucapnya.

karenanya, Andre mendukung penuh pemberian PMN 10 triliun rupiah, untuk program elektrifikasi PLN. Dengan harapan, lebih banyak masyarakat di wilayah 3T bisa menikmati listrik di tahun depan.

Adapun pada tahun 2023, PLN mengajukan PMN sebesar 10 triliun rupiah. Sementara, rincian alokasinya yakni untuk pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dengan sumber daya setempat berupa air, surya, hingga panas bumi di daerah terpencil sebesar 1,74 triliun rupiah.

Lalu, fungsi transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan kelistrikan di daerah terpencil sebesar 3,78 triliun rupiah. Fungsi distribusi dan listrik desa untuk menyambung pelanggan dalam rangka listrik berkeadilan sebesar 4,48 triliun rupiah.

“Saya rasa ini program yang baik, untuk itu saya coba mendengar permohonan bapak untuk PMN 2023 sebesar 10 triliun. Saya rasa tentu kami akan memberikan dukungan penuh dalam rangka memastikan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa menikmati listrik,” jelas Andre.

Dalam momen yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Muslim juga mendukung penuh upaya PLN dalam memberikan akses listrik ke daerah-daerah terpencil lewat PMN.

Baca juga: PLN Gandeng Lima Negara untuk Genjot Pertumbuhan Ekosistem Kendaraan Listrik

Muslim berharap hal tersebut dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat di 3T bisa menikmati akses listrik.

“Ini yang memang kita harapkan, sebenarnya mereka baru merdeka. Kalau kita lihat PMN 2022, sebanyak 5 Triliun rupiah, kita sangat sepakat kalau diarahkan untuk 3T,” kata Muslim.

Senada dengan Muslim, Anggota Komisi VI Ananta Wahana juga memberikan apresiasi dan dukungannya terhadap program kelistrikan PLN. Lewat program kelistrikan PLN yang dibiayai oleh PMN ini diharapkan bisa memberikan rasa adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses listrik.

“Dalam rangka pemerataan keadilan sosial, sebagai wakil rakyat kita menyampaikan apresiasi dan setuju. Saya berharap itu menjadi semangat dan komitmen bapak Dirut PLN,” pungkasnya. (*)