PEMPROV GORONTALO

Sejak 2017, Dinas PRKP Tangani 9 Kawasan Kumuh di Gorontalo, Ini Daftarnya

Kepala Dinas PRKP Aries N Ardianto menjelaskan, 9 kawasan kumuh itu sesuai RPJMD 2017-2022 yang diselesaikan tahun ini.

Penulis: redaksi | Editor: Wawan Akuba
TribunGorontalo.com/free
Melalui laporan tertulis, otoritas terkait menyebut, 9 kawasan kumuh itu yakni Piloliyanga dan Hungayonaa di Kabupaten Boalemo. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -  Sejak 2017 lalu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo telah menangani 9 kawasan kumuh di Gorontalo. 

Melalui laporan tertulis, otoritas terkait menyebut, 9 kawasan kumuh itu yakni Piloliyanga dan Hungayonaa di Kabupaten Boalemo. Lalu ada Bongohulawa, Bolihuangga, Dutulanaa, Duluhupa, dan Mongolato di Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya ada Leato Selatan dan Donggala di Kota Gorontalo.

Kepala Dinas PRKP Aries N Ardianto menjelaskan, 9 kawasan kumuh itu sesuai RPJMD 2017-2022 yang diselesaikan tahun ini.

Aries N Ardianto  menjelaskan pada RPD 2023 hingga 2026, Dinas PRKP akan menangani 37 kawasan yang terdapat dalam SK bupati/walikota terbaru.

Secara rinci, 13 kawasan dikumpulkan berdasarkan hasil diskusi, yakni Bube Baru, Pauwo, Bendungan, Tutulo, Tangga Jaya, Dulohupa, Hulawa, Lito, Katialada, Tolongio, Sipayo, Persatuan dan Torosiaje.

Lalu ada 5 kawasan berdasarkan data Program Kotaku, yakni Limba U1, Leato Utara, Tenilo, Polohungo dan Dulamayo Barat.

“Pada tahun 2023, 19 kawasan lagi akan dikunjungi oleh Dinas PRKP untuk mengadakan diskusi terpumpun yang sama untuk melengkapi jumlah 37 kawasan yang sudah ditetapkan dalam SK bupati/walikota,” ujar Aries N Ardianto.

Dalam diskusi ini didapatkan banyak masukan dari masyarakat mengenai kebutuhan infrastruktur yang seharusnya dibangun untuk pengentasan kekumuhan di daerah mereka masing-masing. 

Diskusi ini juga membahas deliniasi (batas) kawasan baik itu batas dusun/lingkungan maupun batas desa/kelurahan. 

Diskusi terpumpun 13 kawasan yang dilaksanakan secara maraton pada Agustus hingga awal Oktober 2022 ini ikut dihadiri oleh Pokja PKP kabupaten/kota sebagai perwakilan stakeholder daerah seperti dinas perkim, dinas PU juga badan perencanaan daerah setempat.

Aries N Ardianto berharap adanya data mutahir karena didapatkan langsung dari diskusi di masyarakat ini bisa menjadi pijakan bagi perencanaan daerah untuk empat tahun kedepan (2023-2026).

Sehingga perencanaan daerah -baik perencanaan daerah provinsi maupun perencanaan daerah kabupaten/kota dalam program pengentasan kawasan kumuh ini bisa didasarkan pada basis data yang benar-benar didapatkan dari info di tingkat akar rumput.

Masyarakat pada tingkat akar rumput biasanya sangat mengenali masalah kekumuhan di kawasan yang ditinggalinya karena sehari-hari mereka hidup dan berinteraksi sosial dalam kawasan tersebut sehingga masukan-masukan mereka akan sangat berarti dalam tahap implementasi.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Dinas Agus Irwin Sumba, Kasubag Umum dan Kepegawaian Angga BM Mokodongan,  Kasubag Keuangan dan Program Deasy Lanteran, Kepala Bidang Permukiman M Iqbal Hasan, para pejabat fungsional, staf pelaksana dan Pokja PKP kabupaten/kota.adv(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved