Harga Pertalite dan Solar Naik, Kader Demokrat: Presiden Telah Abai Dengarkan Suara Rakyat

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Irwan menolak kenaikan harga bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar mulai Sabtu 3 September 2022 hari ini.

Presiden Joko Widodo dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan harga Pertalite dan Solar.

Kader Partai Demokrat ini, kenaikan harga Pertalite dan Solar akan lebih menyusahkan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah lebih memilih menambah masalah rakyat dibanding memenuhi amanat untuk mensejahterakan rakyat.

Baca juga: Harga BBM Pertalite hingga Pertamax Terbaru Hari Ini, Kamis 1 September 2022, Jadi Naik?

"Presiden telah abai mendengarkan suara rakyat. Dengan kenaikan BBM ini akan berdampak langsung bagi rakyat kecil menengah seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan-karyawan swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri," kata Irwan, Sabtu 3 September 2022.

Irwan menyebut, sektor-sektor lain akan terdampak kenaikan harga BBM yaitu biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan lainnya.

"Pemerintah tidak konsisten dan komitmen untuk menjaga inflasi yang mereka targetkan yaitu 3,3 persen. Kenaikan BBM ini akan menaikkan inflasi dan serta merta menambah kemiskinan," tutur politikus Demokrat itu.

"Kami nyatakan menolak kenaikan harga BBM ini. Demokrat memilih bersama rakyat. Batalkan kenaikan harga BBM," sambung Irwan.

Buruh Akan Demo

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan harga BBM susbdi.

Pertama, kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen.

Dengan harga BBM naik, kata Said, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

Baca juga: Bocoran Harga Pertalite Jadi Rp 10.000 - Solar Rp 7.200 per Liter, Begini Kata Pertamina

"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6,5 persen hingga - 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," kata Said.

Di sisi lain, lanjutnya, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir.

Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.

"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tegasnya.

Alasan kedua buruh menolak kenaikan harga BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.

Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp 150 ribu rupiah selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said, hal ini hanya "gula-gula saja" agar buruh tidak protes.

"Tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket," ucapnya.

"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah," jelasnya.

Baca juga: Di Brunei, BBM Rp 3.800 per Liter: Kenapa Pertalite Indonesia Mahal? Ini Penjelasannya

Said juga mengkhawatirkan, dengan naiknnya harga BBM maka ongkos energi industri akan meningkat. Hal itu bisa memicu terjadinya ledakan PHK.

Oleh karena itu, Serikat Buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 6 September 2022.

Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI untuk meminta Pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.

"Pimpinan DPR an Komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM," tuturnya.

Aksi ini juga serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisir oleh Partai Buruh dan KSPI.

Antara lain akan dilakukan di Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pelanbaru. Bengkuku, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak.

Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu; tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen," ujar Said.

Pengumuman kenaikan BBM subsidi disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang satu meja dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, yang disiarkan dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).

Tampak hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang juga duduk dalam satu meja dengan Jokowi.

Kini harga BBM subsidi mulai hari ini pukul 14.30, jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter.

Kemudian, Solar menjadi menjadi Rp6.800 per liter dari sebelumnya seharga Rp 5.150 per liter.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Harga Pertalite Naik, Jokowi Disebut Abaikan Suara Rakyat dan Pemerintah Cari Untung ke Masyarakat