Dinas PPA Kabupaten Gorontalo Mulai Menyusun Buku Pengarusutamaan Gender

Dikutip dari Elearning MenLhk, pengarusutamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institu

Penulis: Apris Nawu | Editor: Wawan Akuba
TribunGorontalo.com/Apris Nawu
Kepala Dinas PPA Kabupaten Gorontalo, Femmywati Umar . 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak (Dinas PPA) Kabupaten Gorontalo mulai menyusun buku pedoman pengarusutamaan gender (PUG). 

Dikutip dari Elearning MenLhk, pengarusutamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal.

Rapat digelar di Grande Bistro siang tadi, Kamis (14/7/2022). Dalam rapat itu juga, Dinas PPA Kabupaten Gorontalo membahas pedoman audit PUG dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Kepala Dinas PPA Kabupaten Gorontalo, Femmy Wati Umar menjelaskan tujuan penyusunan buku pedoman PUG dan pedoman audit tersebut untuk perencanaan dan penganggaran responsif gender. 

Ini merupakan instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki- laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

“Harapan kita ingin menjadi salah satu model yang akan diacu oleh OPD-OPD, seperti apa sih yang akan menjadi sasaran PPRG ini, mulai dari perencanaan dan penganggaran,” jelas Femmy kepada TribunGorontalo.com. 

Ia berharap, para pimpinan OPD di Kabupaten Gorontalo memahami bahwa PUG harus direncanakan dengan matang, dan harus dianggarkan. 

Apalagi, sejauh ini kata dia, masih banyak kepala OPD yang mengakomodir pengarusutamaan gender dalam kegiatannya.

Sebab, sejauh ini pimpinan OPD di wilayah Kabupaten Gorontalo hanya memahami persoalan pengarusutamaan gender sebagai kegiatan perempuan. 

“Padahal bukan seperti itu. Jadi (pengarusutamaan gender) adalah mengakomodir peran laki-laki dengan peran perempuan dalam setiap kegiatan OPD,” tutup Femmy. 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved