Gubernur Gorontalo dan Bupati Boalemo Diminta Jamin Kemudahan Investasi

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Penjabat kepala daerah termasuk Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer dan Pj Bupati Boalemo Hendriwan diminta menjamin kemudahan investasi di Gorontalo.

Demikian permintaan jaminan kemudahan investasi di Gorontalo oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kepada Gubernur Hamka dan Bupati Hendriwan bersama para Pj kepala daerah.

Kemudahan investasi akan mendatangkan investor di Gorontalo. Apalagi, menurut Firli, jaminan kemudahan investasi menjadi penting karena hal tersebut merupakan perintah presiden.

"Kalau investasi bapak ibu buka, maka para investor akan masuk ke wilayah. Dengan investasi ada maka akan terbuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat," ujar Firli dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Dengan adanya investasi yang masuk ke Indonesia, menurut Firli, akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat, kekuatan belanja masyarakat, penekanan laju angka pengangguran, hingga dapat menekan laju kemiskinan.

Firli kemudian menegaskan, dalam proses pembukaan investasi, jangan sampai ada tindak pidana korupsi, termasuk suap.

Ia menyampaikan kepada para pengusaha, jika ada gubernur kepala daerah yang meminta suap untuk penerbitan izin, maka harus dilaporkan agar ditangkap.

"Karena di dalam perizinan biasanya sering terjadi deal, bisa saham kosong, bisa berupa penyertaan modal. Saya minta dalam penerbitan izin, tidak ada korupsi," ujar Firli.

Selanjutnya, ia juga mengingatkan agar setiap proses penandatangan surat perintah agar diperhatikan secara teliti. Ia menambahkan, jangan sampai ada terjadi pembiaran tindak pidana korupsi di bawah pengawasannya.

"Bapak baca betul kalau kira-kira ini akan terjadi korupsi, koreksi. Jangan jadi ragu, kalau ragu, rapatkan, dampingi, ada inspektorat ada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), undang dia," ucapnya.

Mendagri Sebut Pj Kepala Daerah Harusnya Tak Korupsi 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menganggap bahwa penunjukan penjabat (pj) kepala daerah bisa jadi momentum untuk membuktikan sistem mana yang terbaik dalam memilih kepala daerah yang bebas korupsi.

"Ini juga menjadi pertarungan dan menjadi tes tentang sistem demokrasi kita, terutama di daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah yang mana yang baik, yang langsung ataukah dipilih DPRD, ataukah mekanisme ditunjuk (Kemendagri) ini," ungkap Tito dalam arahannya kepada 48 pj kepala daerah di kantor Kemendagri, Kamis (16/6/2022).

Sebagai informasi, akibat pilkada dilakukan serentak pada 2024, membuat sejumlah daerah kekosongan kepemimpinan karena habis masa tugasnya dan diisi penjabat.

Sejauh ini sudah 5 provinsi dan 43 kota/kabupaten yang dipimpin pj gubernur dan pj bupati/wali kota karena tak punya kepala daerah definitif.

Tito menyebut, para penjabat kepala daerah semestinya tidak korupsi karena mereka menjabat tanpa biaya politik, tidak seperti pencalonan kepala daerah dari partai politik dalam proses pemilihan langsung oleh rakyat.

"Salah satu dampak negatif dari pilkada langsung itu tinggi untuk tim sukses untuk kampanye macam-macam, mahar mungkin, banyak sekali," kata eks Kapolri itu.

"Kalau ternyata, mohon maaf, ada yang sampai korupsi, konsekuensinya kepada sistem. Rekan-rekan menjadi duta untuk membuktikan bahwa salah satu mekanisme penunjukan, penugasan, itu bisa menekan tindak pidana korupsi. Ini lah tes bagi kita semua, tes kepada sistem," lanjutnya.

Di samping itu, Tito mengeklaim bakal menindak tegas para penjabat kepala daerah yang telah diangkat langsung apabila terbukti melakukan politik uang untuk memperoleh jabatan tersebut.

"Saya akan keras. Saya sudah sampaikan kepada jajaran otonomi daerah, seperti Pak Sekjen, kalau ada yang transaksional, saya sendiri yang akan bawa ke KPK," ucapnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pj Kepala Daerah Diminta Buka Investasi, Ketua KPK Ingatkan Jangan Ada Suap"