Tanggapi Fahri Hamzah, PPP: Mungkin Dia Stres Partai Gelora Belum Tentu Lolos

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi merespons ungkapan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

Editor: Lodie Tombeg
Rizki Sandi Saputra
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat ditemui awak media usai agenda diskusi di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022). 

Fahri menjelaskan, tak ada istilah koalisi dalam negara yang menganut sistem presidensial.

Dikatakan Fahri, koalisi hanya ada di negara yang menganut sistem parlementer.

"Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan," ucap Fahri.

Fahri juga mengkritik elite-elite partai politik saat ini yang tidak memahami konsep koalisi.

Begitu pula, jika ada parpol yang sudah menetapkan capresnya.

"Jadi misalnya KIB itu, yang satu ngumpul gak boleh ngomong dulu soal orang, dia bilang oh kita gak bicara soal orang-orang, sebaiknya kita bicara platform tapi ada partai yang sudah menetapkan calon, oh menurut kongres kami ketua umum kami harus jadi presiden, lah kacau," ujarnya.

"Kenapa kacau? karena memang enggak ada sistemnya, itu yang saya bilang kadang elite itu ngumpul-ngumpul enggak pake akal, enggak pake konsep, cuma kaya orang ngumpul-ngumpul di pos ronda, kan enggak boleh begitu," tandasnya.

Fahri Hamzah Kritik KIB

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengkritik pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN dan PPP untuk menghadapi Pilpres 2024.

Menurut Fahri, konsep berpikir pembentukan KIB itu keliru.

"Ini orang-orang bingung karena konsep koalisi tidak ada dalam presidensial. Coba panggil semua ketua umum KIB itu saya kasih tau nggak ada itu namanya koalisi itu, salah berpikirnya, ini keliru," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Fahri menjelaskan, tak ada istilah koalisi dalam negara yang menganut sistem presidensial.

Dikatakan Fahri, koalisi hanya ada di negara yang menganut sistem parlementer.

"Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan," ucap Fahri.

Fahri juga mengkritik elite-elite partai politik saat ini yang tidak memahami konsep koalisi.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved