Kunjungan di Kemenkumham Gorontalo, Milton Hasibuan Pertegas Tujuan Reformasi Birokrasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, menerima kunjungan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Media dan Komunikasi Milton Hasibuan

TribunGorontalo.com/Ist
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, menerima kunjungan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Media dan Komunikasi Milton Hasibuan, Rabu (8/6/2022). 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, menerima kunjungan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Media dan Komunikasi Milton Hasibuan, dalam rangka memberikan Penguatan Pembangunan Zona Integritas.

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Rabu (08/06/2022), dalam laporannya Kepala Kantor Wilayah Heni Susila Wardoyo, mengucapkan selamat datang serta terima kasih atas kesediaan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Milton Hasibuan, melakukan kunjungan ke Gorontalo.

Diketahui, kunjungan Milton Haibuan ke Gorontalo untuk memberikan penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo.

Dalam penguatannya, Staf Khusus Menkumham Milton Hasibuan menyampaikan, tujuan Reformasi Birokrasi, yaitu untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani public, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dalam hal Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas, Milton Hasibuan mempertanyakan kemauan serta komitmen untuk mencapai pemerintahan yang professional. Menurutnya, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kemauan serta komitmen yang kuat dimulai dari diri sendiri.

“Pahami, lakukan pekerjaanmu dengan prosedur-prosedur yang ada, dengan integritas moral yang baik. Jangan menyimpang, sehingga kitab isa mempertanggung jawabkan apa yang kita lakukan,” tegas Milton.

Dia mengatakan, Reformasi Birokrasi dilakukan untuk mencapai 'Good Governance' yaitu, Pemerintahan yang bersih dari KKN dan akuntabel, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, serta birokrasi yang efektif, efisien dan berkinerja tinggi.

Milton juga mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yaitu “Reformasi Birokrasi harus terus dilakukan dan disederhanakan.

"Regulasinya kita perbaiki, tata kerja birokrasi kita sederhanakan dan kita transparansikan, serta pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi yang mudah diakses rakyat harus terus kita kembangkan," tandasnya.

Staf Khusus Menkumham itu menambahkan, untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dibutuhkan Komitmen yang kuat dari Pimpinan serta seluruh jajaran. (*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved