Mendagri Minta Kadis Anggarkan Dana untuk TP PKK

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (57) meminta kepala daerah sebagai pembina tim penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), untuk menginstruksikan kepala dinas (kadis) mengalokasikan dana ke PKK.

Sebab sejauh ini kata dia, tidak jarang ada kadis yang justru berpikiran TP PKK batu sandungan.

"Kelemahannya teman-teman dinas ini berpikirnya proyek. Entar kalau ditangani PKK kita nggak dapat bagian. Bahkan kalau sudah ke PKK ngomongnya nanti kami dapat berapa persen, jangan gitu dong. Kepala dinas begini ketok saja kepalanya," ujar Tito saat memberi sambutan di seremonial pelantikan lima Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Provinsi di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai III, Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara, bilangan Monas, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2022).

Menurut jenderal kelahiran Pelembang ini, PKK adalah organisasi secara struktur dan jaringan ikut membantu program ke masyarakat dan kesejahteraan rakyat, ke rumah warga di level kampung.

Apalagi, organisasi ini melekat dengan struktur pemerintahan, dan paguyuban warga hingga ke dalam rumah, termasuk kamar tidur.

Disebutkan peran paling nyata struktur organisasi PKK saat penanganan masa pandemi dua tahun lalu.

Peran PKK juga akan terlihat nyata dalam kampanye program nasional pencegahan stunting (tubuh kerdil) di masyarakat, bersama otoritas kesehatan, dukcapil bagi anak usia 2 tahun ke bawah.

Menurutnya, meski PKK tak punya alokasi anggaran khusus, namun bisa ikut dalam program pemerintah bidang kesejahteraan rakyat.

PKK menurutnya adalah lembaga resmi dan masuk kategori organisasi kemasyarakatan.

"Dana itu darahnya organisasi sosial. bisa juga melalui mekanisme hibah melalui provinsi dan kabupaten kota dan CSR," ujarnya.

Ia mengungkapkan, TP PKK adalah organisasi sosial dan struktural khas Indonesia, yang memiliki pengaruh hingga ke level rumah tangga.

Bahkan menurut mantan Kepala Kepolisian RI (Kapolri 2016-2019) ini, penetrasi dan jangkauan pengaruhnya mengalahkan Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Negara Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan.

"Polri dan TNI pengaruhnya hanya sampai level babinsa dan desa, dan kecamatan, kejaksaan dan BIN hanya sampai kabupaten," kata Tito.

Adapun Lima Pj Ketua TP PKK itu adalah Dokter Gigi (Drg) Gamaria Purnawati Monoarfa (Gorontalo), Nyonya (Ny) Sri Utami Sudarsono (Bangka Belitung), Ny Tinie K Ali Muktabar (Banten), Prof Dr Julia Zubir (Sulbar) dan Ny Roma Pasarbibu Paulus Waterpauw (Papua Barat).

Ketua TP PKK secara ex officio melekat ke jabatan kepala daerah, provinsi, kota, kabupaten, camat, lurah, desa, RW, RT dan juga masuk ke jaringan rumah tangga warga.

Pernyataan itu dikemukakan juga di hadapan 28 ketua TP PKK provinsi, dan sekitar 200-an ketua TP PKK level kabupaten/kota via zoom meeting.

Sebagian besar hadir daring, dan sekitar 30-an undangan hadir di lokasi pelantikan.

Pernyataan ini juga disiarkan live di channel YouTube resmi TP PKK Indonesia. (*)