Pemkab Boalemo Raih WTP 5 Kali Berturut-turut, Ini Tanggapan Akademisi

Tokoh akademisi yang juga menjabat sebagai direktur Pusdiklat Universitas Bina Mandiri (UBM) Gorontalo ini menyebutkan, perolehan WTP oleh...

Penulis: redaksi | Editor: Wawan Akuba
TribunGorontalo.com/Ist
Dr Ikram Muhammad, tokoh akademisi Boalemo. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Tilamuta - Keberhasilan Pemkab Boalemo dalam mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Gorontalo mendapat tanggapan positif dari Direktur Parameter Indonesia, Ikram Muhammad.

Tokoh akademisi yang juga menjabat sebagai direktur Pusdiklat Universitas Bina Mandiri (UBM) Gorontalo ini menyebutkan, perolehan WTP oleh Pemkab Boalemo yang ke 5 secara berturut-turut memang patut diapresiasi. Bagaimana pun, menurut Ikram, capaian ini merupakan apresiasi yang sangat baik terkait pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

"Kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan capaian WTP ini menunjukkan tingginya komitmen Pemerintah Daerah Boalemo dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan memenuhi standar pelaporan keuangan," kata Ikram yang juga selaku Kepala Penjamin Mutu UBM Gorontalo.

Kendati demikian, di tengah euforia dan kebahagiaan atas prestasi yang dicapai oleh Pemkab Boalemo ini, Ikram juga tetap memberikan catatan penting yang perlu menjadi perhatian.

Menurut Ikram, WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan yang baik. WTP merupakan potret dari kinerja keuangan yang sifatnya administratif. Untuk itu, yang merasakan apresiasi ini adalah para pengelola keuangan di pemerintah daerah, bukan masyarakat. 

Kinerja keuangan daerah yang baik dalam perspektif masyarakat umum adalah tentang sejauh mana belanja pembangunan atau pengelolaan keuangan di Boalemo dalam 5 tahun terakhir, berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"Hal terakhir inilah yang menurut saya merupakan kinerja keuangan substansial, bukan administratif karena berkenaan dengan fungsi dan tujuan keberadaan pemerintah bagi warganya, yaitu memanfaatkan sumber daya publik secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Ikram melalui pesan WhatsApp kepada TribunGorontalo.com.

Jika pengelolaan keuangan telah memperoleh WTP dari BPK RI, namun jika faktanya masih ada praktek korupsi dan belanja pembangunan belum mendorong akselerasi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka hakekatnya pencapaian tersebut dinilai masih gagal. 

"Tetapi sebaliknya, semua bisa beriringan, WTP diperoleh, praktek korupsi mengalami penurunan, serta pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat simultan berkembang, maka ini adalah capaian yang sebenarnya kita harapkan," ucap Ikram yang saat ini tengah berada di tanah suci Mekkah dalam rangka Ibadah Umroh.

Untuk itu lebih lanjut, Ikram menyampaikan selain WTP, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dari aspek perilaku koruptif, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved