Agus Fatoni: SIPD Dorong Pembangunan di Daerah

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terintegrasi secara nasional guna mendorong pembangunan di daerah.

Melalui transformasi digital pengelolaan keuangan daerah dengan SIPD, secara otomatis telah terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat desa.

Menurutnya, SIPD juga telah terhubung dengan pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"SIPD dapat menyajikan informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi keuangan," ujar Fatoni dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis SIPD bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam rangka menyamakan persepsi pemerintah daerah (pemda).
Acara tersebut berlangsung di Planet Holiday Hotel & Resort Kota Batam, dari tanggal 15 sampai 16 Mei 2022.

Fatoni menegaskan, aplikasi SIPD wajib digunakan pemda dalam tata kelola keuangan dan pembangunan.
Apalagi, hal itu merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Aturan itu menyebutkan, informasi keuangan dan pembangunan daerah disajikan dalam suatu sistem pemerintahan daerah.
Dirinya mengatakan, SIPD berperan sebagai perekam transaksi aktivitas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penerapan aplikasi tersebut, diyakini bakal berjalan optimal jika didukung informasi dan data yang terus diperbarui daerah, utamanya yang menyangkut realisasi belanja serta output progres dari belanja tersebut.

"Aplikasi SIPD akan mendukung perubahan keuangan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang keuangan," katanya.
Fatoni menjelaskan, melalui SIPD, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dapat dipantau dan dimonitor.

Untuk itu, dirinya mengimbau para pemangku kepentingan di daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Fatoni juga mengimbau kepala daerah untuk segera menyesuaikan SIPD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 secara tepat waktu. Hal itu sebagai bentuk dukungan perencanaan pembangunan berbasis elektronik.

"Kami minta juga seluruh pemda untuk secara tertib dan tepat waktu untuk menggunakan aplikasi SIPD sebagai platform menyampaikan dukungan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berbasis elektronik,” ujarnya.

Tingkatkan Layanan, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Ingatkan Jajaran Jaga Akuntabilitas

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni meminta jajarannya untuk membangun budaya kerja dalam rangka melayani publik dengan mempertahankan integritas dan akuntabilitas.

"Agar kita terus memperbaiki diri, termotivasi dan kemudian memperbaiki kinerja, memperbaiki pelayanan kita lebih cepat lebih dan berkualiatas," kata Fatoni melalui keterangan tertulis, Minggu (15/5/2022).

Hal tersebut disampaikannya pada acara halal bihalal, dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan internalisasi budaya BerAKHLAK di lingkungan Ditjen Bina Keuangan Daerah.

Fatoni mengingatkan para ASN harus dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja yang mengarah dan berorientasi pada pelayanan.

Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mengubah sistem kerja yang semakin terbuka dan transparan.

"Akuntabilitas dalam bekerja perlu dijaga, karena seluruh pekerjaan kita, harus kita pertanggungjawabkan baik secara administratif, kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada bangsa dan negara," kata Fatoni.

"Integritas juga perlu kita tegakkan, sebagai salah satu wujud syukur kita, karena kita diberikan banyak nikmat, rezeki, pekerjaan, karunia, kesehatan, kesempatan dan penghidupan," lanjut dia.

Dirinya menilai integritas akan membuat nikmat dan rezeki yang diterima mendatangkan keberkahan.

"Integritas akan mendatangkan keberkahan, kedamaian dan ketenangan," katanya.

Seperti diketahui, kegiatan ini digelar daring dan luring tersebut oleh seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Kegiatan tersebut diisi dengan ceramah agama, dengan menghadirkan ustaz Taufiqurrahman, yang dikenal dengan ustaz Pantun. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kemendagri: SIPD Sudah Terintegrasi Secara Nasional, Dorong Pembangunan di Daerah