Soal Big Data Pemilu, Politikus PDIP: Rakyat Menunggu Kejujuran Bukan Mobilisasi Laporan

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Big data yang menyebutkan sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan penundaan Pemilu 2024 menjadi sorotan publik.

Kritik pun pernah disampaikan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu.

Masintom pun harus berurusan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Dia memilih tak berkomentar banyak terkait dirinya yang dilaporkan oleh Koordinator Relawan Indonesia Bersatu Risman Hasibuan ke MKD DPR, Senin (18/4/2022).

Sebab, dia menilai laporan tersebut tak memiliki dasar hukum yang kuat. "Mohon maaf saya enggak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa legal standing-nya melaporkan?," kata Masinton saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Politisi PDI-P itu kemudian menyinggung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait big data yang kerap disuarakannya.

Dia menilai, semestinya Risman mendatangi MKD dengan membawa big data yang diklaim Luhut. Jika seperti itu, Masinton pun baru mengapresiasinya.

"Kalau yang bersangkutan langsung melaporkan ke MKD dengan membawa big data otentik, itu baru top dan sekaligus bentuk transparansi informasi ke publik," jelasnya.

Ia mengatakan, jika Luhut membuka analisis big data-nya, maka rakyat pasti akan menilainya sebagai pejabat yang jujur dan terbuka.

Untuk itu, dia menilai saat ini masyarakat justru menunggu Luhut membuka big data yang digembar-gemborkannya. "Rakyat menunggu kejujuran bukan mobilisasi laporan," imbuh Masinton.

Sebelumnya, Masinton Pasaribu dilaporkan oleh Koordinator Relawan Indonesia Bersatu Risman Hasibuan ke MKD DPR pada Senin (18/4/2022). Laporan tersebut terkait dugaan narasi yang seolah menyerang Luhut Binsar Pandjaitan.

"Hari ini, saya Risman Hasibuan melaporkan Saudara Masinton Pasaribu, anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang mana kami lihat di publik beberapa hari ini sangat membuat kegaduhan," kata Risman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

"Beliau melontarkan bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Bapak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang kita tahu beliau adalah pembantu presiden," lanjutnya.

Risman mengatakan, semestinya Masinton tidak melontarkan pernyataan yang menyinggung Luhut secara frontal. Menurut dia, jika ingin mengkritik Luhut, hal itu bisa disampaikan melalui forum di DPR.

Menurut dia, laporan ini diawali dari pernyataan Masinton yang menyebut Luhut seperti tokoh fiksi Brutus. Risman tak secara tegas maksud Brutus yang dimaksud.

Namun, dalam terminologi politik, sebutan Brutus disematkan kepada siapa saja yang melakukan pengkhianatan terhadap pemimpinnya.

Bohong soal "Big Data" Penundaan Pemilu 

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbohong soal klaim memiliki big data 110 juta warganet mendukung penundaan Pemilihan Umum 2024.

Hal ini disampaikan La Nyalla merujuk pada hasil analisis Evello, platform pemantauan dan analisis digital, yang menunjukkan jumlah akun yang membicarakan pemilu di media sosial tidak mencapai 110 juta orang.

"Ya sudah saya katakan bohong," kata La Nyalla dalam acara public expose big data DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

 La Nyalla pun mengimbau publik agar jangan takut dan tidak terpengaruh oleh pernyataan Luhut yang menurutnya sebuah kabar bohong.

Ia tak berkomentar panjang lebar saat ditanya apakah Luhut perlu dicopot dari jabatannya karena telah menyampaikan kebohongan.

"Saya hanya menyampaikan saja bahwa itu bohong. Perkara dia mau di-reshuflle atau itu, itu bukan urusan saya," kata La Nyalla.

Lebih lanjut, La Nyalla menyebutkan, public expose yang dilakukan DPD bersama Evello hari ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi.

"DPD RI sejak dua tahun ini memang telah menggunakan big data untuk melakukan bacaan terhadap dinamika masyarakat pengguna media sosial di 34 provinsi di Indonesia," ujar dia.

Sementara itu, pendiri Evello Dudy Rudianto menjelaskan, ketika Luhut menyebut 110 juta masyarakat membicarakan pemilu, Evello mendapati bahwa percakapan mengenai pemilu 'hanya' melibatkan 693.289 akun di Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok.

"Ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu, apalagi penundaan pemilu, paling besar seperti itu. Jadi, jumlah 110 juta itu rasanya juga berlebihan ya, 1 juta saja enggak sampai," kata Dudy.

Adapun berdasarkan hasil analisis Evello, mayoritas publik (51,34 persen) memberikan reaksi negatif terkait isu big data Luhut. Luhut mengeklaim mempunyai big data soal 110 juta rakyat menginginkan penundaan pemilu pada awal Maret lalu melalui wawancara di sebuah akun YouTube.

Statement Luhut itu kemudian kian membuat isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang sebelumnya sudah disuarakan sejumlah ketua umum parpol menjadi semakin kencang.

Berbagai pihak lantas mendesak Luhut untuk membuka data yang ia maksud. Namun, Luhut sejak awal menolak membuka data itu. "Ya janganlah, buat apa dibuka?” tutur Luhut saat diwawancarai wartawan, 15 Maret 2022.

Meski enggan membuka big data tersebut, Luhut menegaskan bahwa ia tidak berbohong. Ia mengeklaim data tersebut benar-benar ada. Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut ataupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar. "Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dilaporkan karena Sebut Luhut Brutus Istana, Masinton: Rakyat Menunggu Kejujuran, Bukan Mobilisasi Laporan"