Kepuasan terhadap Pemerintah Jokowi Turun Jadi 41 Persen: Ini Penyebabnya

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menurun. Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) menyebut penurunan akibat sejumlah isu teraktual. Khususnya, ekonomi dan politik.

Dalam survei SPIN selama empat bulan terakhir, responden yang puas terhadap pemerintah sempat meningkat dari 43,7 persen (November 2021) ke 49 persen pada Desember 2021 hingga 52,4 persen pada Januari 2022 lalu.

Namun, per Februari 2022, angka itu justru mencapai titik terendah dalam 4 bulan terakhir, yakni 41,4 persen.

Sementara itu, jumlah responden yang mengaku sangat puas per Februari 2022 sebanyak 5,5 persen. Sehingga, berdasarkan survei SPIN, tingkat kepuasan publik pada pemerintah saat ini sebesar 46,9 persen.

"Secara umum, publik menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2022 masih memuaskan," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara dalam rilis hasil surveinya, Rabu (13/4/2022). Sementara, sebanyak 21,1 persen menyatakan tidak puas dan 4,9 persen sangat tidak puas.

Penurunan ini, kata Igor, bisa jadi respons publik terhadap penyelesaian beberapa isu di bidang ekonomi, politik, dan HAM yang mengemuka pada Februari-Maret 2022.

Konsekuensinya terjadi peningkatan sentiment negatif terhadap pemerintah.

Pada isu ekonomi, ketidakpuasan paling besar terjadi pada isu langkanya minyak goreng, disusul dengan kenaikan harga bahan pokok.

Jumlah responden yang tidak puas karena langkanya minyak goreng tembus 80 persen, sedangkan ketidakpuasan akibat naiknya harga bahan pokok mencapai 75,2 persen.

Sementara itu, pada isu politik, ketidakpuasan tertinggi akibat isu penundaan pemilu 2024 (70,4 persen), disusul penambahan masa jabatan presiden jadi 3 periode (65,2 persen).

“Sebagian besar atau 71,8 persen publik merasa tidak yakin akan klaim big data pengguna medsos terkait penundaan pemilu yang berdampak langsung pada perpanjangan masa jabatan presiden dan lembaga-lembaga yang dipilih publik,”jelas Igor.

Survei yang dilakukan pada 28 Maret-7 April 2022 “melalui wawancara langsung dengan bantuan kuesioner” ini diklaim memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error sebesar ±2,8 persen.

SPIN menyatakan survei ini menyasar 1.230 orang responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi. Pemilihan sampel disebut menggunakan metode multistage random sampling.

Litbang Kompas

Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hasilnya, 73,9 persen responden menyatakan puas.

Survei tersebut digelar pada 17-30 Januari 2022 melalui wawancara tatap muka. Survei melibatkan 1.200 orang responden yang dipilih secara acak dengan pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error plus minus 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Litbang Kompas menyatakan kesalahan di luar pemilahan sampel dimungkinkan terjadi.

Berdasarkan hasil survei yang dilihat Senin (21/2/2022), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat dibanding Oktober 2021. Pada Oktober 2021, tingkat kepuasan publik berada pada angka 66,4 persen.

Sementara pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik berada di angka 73,9 persen. Jumlah responden yang tidak puas juga turun dari 33,6 persen pada Oktober 2021 menjadi 26,1 persen pada Januari 2022.

Litbang Kompas juga menampilkan tingkat kepuasan dari pemilih dan bukan pemilih Jokowi-Ma'ruf serta kepuasan publik dalam sejumlah bidang. Berikut hasilnya:

Kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf di antara pemilih dan bukan pemilihnya

- Pemilih Jokowi-Ma'ruf: 87 persen

- Bukan pemilih Jokowi-Ma'ruf: 54,3 persen

Kepuasan bidang Kesejahteraan sosial: 76,4 persen

- Politik dan Keamanan: 77,6 persen

- Penegakan Hukum: 69 persen

- Perekonomian: 60,4 persen

Litbang Kompas juga memaparkan indikator kepuasan di bidang politik dan kemanan. Berikut hasilnya:

Menjamin rasa aman warga dari tekanan, ancaman, dan kejahatan baik di dalam maupun luar negeri

Puas: 68 persen
Tidak puas: 24 persen
Tidak tahu/tidak jawab: 8 persen

Menangani konflik antarkelompok, gerakan separatis dan sebagainya

Puas: 68 persen
Tidak puas: 22 persen
Tidak tahu/tidak jawab: 10 persen

Membangun sikap menghargai perbedaan

Puas: 78 persen
Tidak puas: 18 persen
Tidak tahu/tidak jawab: 4 persen

Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan

Puas: 66 persen
Tidak puas: 26 persen
Tidak tahu/tidak jawab: 8 persen

Menjamin warga bebas berpendapat

Puas: 73 persen
Tidak puas: 24 persen
Tidak tahu/tidak jawab: 3 persen

(*)