DPR RI Bakal Evaluasi Persoalan Kelangkaan Solar

TRIBUNGORONTALO.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus memonitor penyaluran solar subsidi, seiring terjadinya kelangkaan di berbagai daerah.

"Pemerintah dan DPR tentu akan memonitor terus day per day persoalan ini. Untuk selanjutnya dievaluasi, apakah kebijakan subsidi APBN yang ada masih relevan atau perlu intervensi kebijakan," kata Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, dilansir Tribunnews.com, Senin (28/3/2022).

Mulyanto menjelaskan, intervensi kebijakan tersebut termasuk apakah perlu atau tidaknya menambah kuota solar subsidi pada tahun ini di dalam APBN Perubahan ke depannya.

"Itu salah satunya (menambah kuota), kondisinya sangat dinamis," ucap Mulyanto.

Adapun kuota solar subsidi pada tahun ini, ditetapkan sebanyak 15,1 juta kilo liter (kl), di mana BPH Migas telah memberikan penugasan PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina, dan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA).

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 102/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 dan Nomor 103/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 tanggal 27 Desember 2021. (*)