Jadwal Sidang Isbat Ramadan 2026, Potensi Perbedaan Awal Puasa NU dan Muhammadiyah

Ringkasan Berita:

• Pemerintah melalui Kemenag akan menggelar Sidang Isbat pada 17 Februari 2026 di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta, untuk menetapkan awal puasa Ramadan.
• Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026 dengan metode Hisab Wujudul Hilal, sementara NU dan pemerintah menggunakan kriteria MABIMS yang bisa menjadikan awal puasa jatuh pada 19 Februari 2026 jika hilal tidak terlihat.
• Kemenag menegaskan perbedaan penetapan awal Ramadan bukan hal baru dan mengajak masyarakat tetap tenang

TRIBUNGORONTALO.COM – Umat Muslim di Indonesia bersiap menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Februari 2026.

Namun, seperti beberapa tahun sebelumnya, masyarakat perlu bersiap menghadapi kemungkinan adanya perbedaan hari pertama puasa antara organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam besar di tanah air.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah mengagendakan Sidang Isbat untuk memberikan kepastian hukum terkait awal ibadah wajib ini.

Sidang yang menjadi rujukan nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 Februari 2026, bertepatan dengan 29 Syakban 1447 H dalam kalender Hijriah pemerintah.

Pelaksanaan sidang ini akan dipusatkan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta Pusat.

Meski teknologi astronomi semakin canggih, pemerintah tetap memegang teguh tradisi Sidang Isbat sebagai forum musyawarah yang melibatkan ulama dan pakar sains.

Potensi perbedaan awal Ramadan 2026 muncul seiring dengan hasil perhitungan data astronomis yang menunjukkan posisi hilal berada di ambang batas kriteria.

Hal ini memicu prediksi bahwa warga Muhammadiyah dan pengikut metode Rukyatul Hilal (NU dan Pemerintah) mungkin akan mengawali puasa di hari yang berbeda.

Muhammadiyah, melalui metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal, diperkirakan akan memulai puasa lebih awal, yakni pada Rabu, 18 Februari 2026.

Bagi Muhammadiyah, asalkan bulan sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam, maka bulan baru dinyatakan telah masuk tanpa perlu melihatnya secara fisik.

Di sisi lain, Nahdlatul Ulama (NU) dan Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Kriteria ini mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat agar bisa dianggap "terlihat" atau imkanur rukyat.

Apabila pada sore hari tanggal 17 Februari 2026 posisi hilal belum memenuhi angka tersebut, maka besar kemungkinan pemerintah akan melakukan istikmal. Artinya, bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari, sehingga 1 Ramadan baru jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menyatakan bahwa potensi perbedaan ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan.

Pihaknya mengaku sudah memantau tren data koordinat bulan sejak awal tahun untuk memberikan edukasi dini kepada masyarakat.

"Perbedaan penetapan Puasa Ramadan bukan hal baru di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan metode dan kriteria yang digunakan oleh masing-masing organisasi keagamaan," ujar Thobib dalam keterangannya seperti dilansir TribunGorontalo.com dari Surya.co.id, Kamis (5/2/2026).

Meski terdapat prediksi perbedaan, pemerintah mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menjadikan keberagaman ini sebagai rahmat. 

Tahapan dan Mekanisme Sidang Isbat

Sidang Isbat penentuan awal Ramadan 1447 H akan dilakukan melalui serangkaian tahapan ketat untuk memastikan keakuratan data. Tahap pertama dimulai dengan pemaparan posisi hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kemenag yang disiarkan secara terbuka.

Setelah pemaparan sains, tahap kedua adalah sidang tertutup. Di sini, laporan dari ratusan titik rukyat (pemantauan langsung) di seluruh Indonesia dikumpulkan.

Petugas di lapangan akan melaporkan apakah mereka berhasil melihat hilal atau tidak di bawah sumpah.

Hasil diskusi antara perwakilan ormas Islam, ahli astronomi, dan pejabat negara ini kemudian akan disahkan oleh Menteri Agama.

Terakhir, keputusan tersebut akan diumumkan kepada publik melalui konferensi pers resmi yang sangat dinantikan jutaan penduduk Indonesia.

Pemerintah tidak bekerja sendirian dalam proses ini. Sidang Isbat melibatkan kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan lembaga-lembaga kredibel. Selain ormas seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, dan Al-Irsyad, pakar dari BMKG dan BRIN juga turut memberikan data teknis.

Kehadiran perwakilan dari Planetarium Jakarta dan berbagai observatorium daerah menambah bobot ilmiah dalam sidang tersebut. Hal ini membuktikan bahwa penetapan agama di Indonesia selalu didasarkan pada dialog antara teks keagamaan dan realitas sains.

Duta besar negara-negara sahabat juga diundang hadir sebagai bentuk transparansi dan persaudaraan internasional. Hal ini penting mengingat penentuan awal Ramadan di Indonesia sering kali menjadi perhatian negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Metode Muhammadiyah (Wujudul Hilal)

Bagi warga Muhammadiyah, kepastian tanggal 18 Februari 2026 sebagai 1 Ramadan 1447 H didasarkan pada perhitungan matematis yang presisi. Metode Wujudul Hilal tidak mengharuskan bulan terlihat secara mata telanjang atau teleskop.

Kriteria utama Muhammadiyah adalah telah terjadi ijtima' (konjungsi) sebelum matahari terbenam, dan pada saat matahari terbenam, bulan masih berada di atas ufuk. Berdasarkan data, pada 17 Februari sore, kondisi ini terpenuhi bagi mereka.

Sebaliknya, NU memiliki prinsip bahwa awal bulan Hijriah hanya bisa ditetapkan melalui pengamatan mata langsung (rukyah). Jika mendung menghalangi penglihatan, maka hasil perhitungan hisab digunakan sebagai alat bantu, namun bukan penentu utama.

Kriteria MABIMS yang diadopsi pemerintah saat ini jauh lebih ketat dibandingkan kriteria lama. Syarat tinggi 3 derajat dimaksudkan agar gangguan cahaya syafak (senja) tidak menutupi cahaya hilal yang sangat tipis, sehingga hasil pengamatan benar-benar valid secara ilmiah.

Jika benar terjadi perbedaan antara 18 Februari dan 19 Februari 2026, masyarakat diharapkan tidak berdebat secara kusir di media sosial. Ulama senantiasa mengingatkan bahwa masing-masing metode memiliki landasan fikih yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Toleransi menjadi kunci utama dalam menjalankan ibadah puasa di tengah kemajemukan. Organisasi keagamaan di Indonesia sudah sangat dewasa dalam menyikapi hal ini, di mana sering kali Idulfitri justru jatuh di hari yang sama meski awal puasa berbeda.

Pemerintah juga menghimbau agar umat Islam tetap menjaga kekhusyukan ibadah terlepas dari tanggal berapa mereka memulainya. Fokus utama tetap pada esensi Ramadan sebagai bulan peningkatan kualitas diri dan solidaritas sosial.

Kementerian Agama memastikan akan memfasilitasi setiap umat untuk beribadah dengan nyaman. Perbedaan kalender diharapkan tidak menjadi penghalang bagi kebersamaan umat dalam merayakan bulan suci.\

Dengan jadwal Sidang Isbat yang sudah ditetapkan pada 17 Februari 2026, masyarakat kini bisa mulai mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental. Persiapan menyambut Ramadan meliputi kesiapan stok pangan hingga jadwal kegiatan ibadah di masjid-masjid.

Kepastian resmi tetap menunggu ketukan palu dari Menteri Agama di malam Rabu tersebut. Hingga saat itu tiba, pantauan terhadap posisi bulan terus dilakukan oleh para ahli astronomi di seluruh pelosok negeri.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Kapan Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 2026? Awal Puasa Diprediksi Berbeda