Penangkapan Maduro Picu Ketegangan Global, Sekutu AS Ikut Menegur

Ringkasan Berita:

• Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat memicu kecaman luas dari PBB dan berbagai negara. 
• Banyak pihak menilai tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi kedaulatan negara. 
• Meski demikian, Washington tetap bersikukuh menyebut operasi itu sebagai bagian dari penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional.

TRIBUNGORONTALO.COM — Gelombang kecaman internasional terhadap Amerika Serikat terus menguat menyusul operasi militer lintas negara yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama sejumlah negara menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum internasional dan mengancam tatanan global yang berbasis pada kedaulatan negara.

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa penggunaan kekuatan oleh satu negara terhadap kepala negara lain bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional.

Larangan ancaman dan penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial serta kemerdekaan politik negara lain dinilai tidak boleh ditawar dalam situasi apa pun.

Juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, menyatakan bahwa dalih penegakan HAM tidak dapat dijadikan pembenaran atas intervensi militer sepihak.

Baca juga: Sudah Cairkah Bansos PKH BPNT 2026? Begini Cara Cek dan Info Terbarunya

Menurutnya, akuntabilitas atas dugaan pelanggaran HAM harus ditempuh melalui mekanisme hukum internasional yang sah, bukan lewat operasi militer yang justru memperbesar ketidakstabilan.

PBB juga menyampaikan kekhawatiran bahwa langkah Amerika Serikat dapat memperparah konflik, meningkatkan militerisasi kawasan, serta memicu eskalasi ketegangan global yang lebih luas.

Iran dan Kuba Soroti Pelanggaran Piagam PBB

Kritik keras datang dari Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyatakan komunitas internasional tidak boleh diam atas tindakan Amerika Serikat yang dinilainya mencederai Piagam PBB dan prinsip non-intervensi.

Sikap serupa disampaikan Kuba. Menteri Luar Negeri Bruno Rodriguez menegaskan bahwa penangkapan Maduro merupakan tindakan ilegal yang tidak memiliki dasar hukum internasional.

Ia menilai aksi tersebut sebagai bentuk penerapan hukum nasional AS di luar yurisdiksinya.

Dewan Keamanan PBB Gelar Rapat Darurat

Di markas PBB, Dewan Keamanan menggelar rapat darurat untuk membahas perkembangan terbaru di Venezuela.

Sejumlah negara, termasuk mitra dekat Amerika Serikat, memperingatkan bahwa penangkapan paksa kepala negara asing dapat menciptakan preseden berbahaya bagi hubungan internasional.

Rapat tersebut berlangsung bertepatan dengan rencana proses hukum terhadap Maduro dan istrinya di pengadilan federal AS atas tuduhan perdagangan narkotika.

Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mengecam operasi itu sebagai serangan bersenjata ilegal tanpa legitimasi hukum.

Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari Kuba, Kolombia, serta dua anggota tetap Dewan Keamanan, Rusia dan China.

Duta Besar Kuba untuk PBB, Ernesto Soberon Guzman, menilai Amerika Serikat secara sepihak memperluas yurisdiksi hukumnya melalui kekuatan militer dan penyitaan aset, yang menurutnya juga berdampak pada negara-negara lain.

Rusia: AS Tak Berhak Jadi Penentu Tunggal

Rusia turut menyuarakan penolakan keras. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyatakan Amerika Serikat tidak memiliki legitimasi untuk bertindak sebagai “hakim dunia” yang bebas menyerang negara lain, menetapkan kesalahan, dan menegakkan hukuman tanpa menghormati kedaulatan.

Ia menegaskan bahwa prinsip non-intervensi adalah fondasi sistem internasional yang tidak boleh dikikis atas nama kepentingan sepihak.

Menariknya, kritik juga datang dari negara-negara yang selama ini tergolong dekat dengan Washington. Meksiko dan Denmark menyampaikan pandangan kritis terhadap operasi AS tersebut.

Duta Besar Meksiko Hector Vasconcelos menyatakan Dewan Keamanan PBB wajib bertindak objektif tanpa standar ganda.

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG Gorontalo Rabu 7 Januari 2026: Sejumlah Wilayah Diguyur Hujan Ringan

Ia menegaskan bahwa masa depan suatu bangsa harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan oleh tekanan eksternal.

Denmark menegaskan prinsip serupa. Duta Besar Denmark Christina Markus Lassen menyatakan bahwa kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tidak dapat dinegosiasikan atau dipengaruhi melalui ancaman kekuatan.

Pernyataan itu juga dinilai sebagai respons tak langsung terhadap pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait Greenland.

Prancis Ubah Nada Sikap

Prancis, yang sebelumnya sempat menyampaikan pernyataan kontroversial terkait penangkapan Maduro, kini mengambil posisi berbeda.

Wakil Duta Besar Prancis Jay Dharmadhikari menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer oleh AS bertentangan dengan prinsip penyelesaian damai sengketa internasional.

Pernyataan ini menandai pergeseran sikap Paris di tengah meningkatnya tekanan global terhadap Washington.

Di tengah kritik internasional, Amerika Serikat tetap mempertahankan sikapnya.

Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz menyebut operasi tersebut sebagai tindakan penegakan hukum yang terukur terhadap individu yang diklaim sebagai buronan hukum AS.

Gedung Putih juga membela serangan udara dan operasi militer di Venezuela serta perairan sekitarnya dengan alasan perlindungan keamanan nasional.

Washington menuduh, tanpa merilis bukti terbuka, bahwa Maduro memiliki keterkaitan dengan jaringan narkotika yang dikategorikan sebagai ancaman terorisme.

(*)