Isu Taiwan Naik ke PBB, Jepang Tegaskan China Salah Fakta

TRIBUNGORONTALO.COM -- Sengketa diplomatik antara Jepang dan China kembali memanas setelah Tokyo membantah keras tudingan Beijing terkait komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi soal Taiwan.

Dalam surat resmi yang dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB, Duta Besar Jepang untuk PBB, Kazuyuki Yamazaki, menilai kritik China sebagai pernyataan yang “tidak sesuai dengan fakta.”

Surat yang dikirim pada Kamis itu menjadi respons terhadap pesan terbaru yang dilayangkan Perwakilan Tetap China untuk PBB, Fu Cong, pada Senin lalu.

Dalam suratnya, Fu mengekspresikan keprihatinan atas apa yang ia sebut sebagai “pernyataan provokatif” dari Takaichi terkait isu Taiwan, wilayah yang China klaim sebagai bagian tak terpisahkan dari negaranya.

Baca juga: Peserta GHM 2025 Berbagi Cerita Persiapan Outfit hingga Debut Perdana di Gorontalo

Fu menuduh Jepang berusaha mengalihkan isu dan bahkan menuding Tokyo membuat argumen yang tidak masuk akal.

Ia menyatakan bahwa surat Jepang tanggal 24 November berisi tuduhan tak berdasar dan upaya menyalahkan China.

“China dengan tegas menentang hal ini,” kata Fu.

Namun dalam balasan terbarunya, Jepang tetap teguh. Tokyo kembali menegaskan bahwa sejak berakhirnya Perang Dunia II, Jepang telah “secara aktif berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan internasional” dengan memegang teguh hukum internasional.

Yamazaki juga menyoroti surat pertama China yang dikirim pada 21 November, menyebut berbagai klaim dalam surat tersebut sebagai sesuatu yang “tidak sesuai fakta, tidak berdasar, dan sama sekali tidak dapat diterima.”

Lebih jauh, Yamazaki menambahkan bahwa Jepang percaya perbedaan pandangan antarnegara seharusnya diselesaikan melalui dialog, bukan saling tuding.

“Itu inti dari semangat Piagam PBB. Jepang akan terus merespons dengan tenang melalui dialog,” tulisnya.

Akar ketegangan terbaru ini bermula dari pernyataan PM Sanae Takaichi pada 7 November.

Ia menyebut bahwa serangan China terhadap Taiwan bisa secara hukum dianggap sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” Jepang.

Jika kondisi itu terjadi, Jepang menurutnya dapat menggunakan “hak bela diri kolektif,” yakni keterlibatan militer untuk membantu negara sekutu yang diserang. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari Beijing.

Baca juga: 500 Personel PLN Dikerahkan ke Lokasi Tower Terdampak, Percepat Pemulihan Sistem Kelistrikan di Aceh

China membalas dengan berbagai langkah: mengeluarkan kritik terbuka, meminta warganya untuk tidak berwisata ke Jepang, menghentikan impor hasil laut dari Jepang, hingga menunda pertemuan para menteri kebudayaan antara China, Jepang, dan Korea Selatan.

Seiring pertukaran surat di markas besar PBB tersebut, dunia kembali menyaksikan bagaimana isu Taiwan terus menjadi titik sensitif yang mempertajam hubungan dua kekuatan Asia Timur itu, dengan potensi dampak geopolitik yang jauh lebih luas. (*)