Gubernur hingga Kapolda Gorontalo Duduk Bersama Massa Aksi di Bundaran Saronde

TRIBUNGORONTALO.COM – Gubernur Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Idah Syaidah, Ketua DPRD Thomas Mopili, dan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo menemui massa aksi di Bundaran Saronde, Kota Gorontalo.

Keempat pejabat tinggi ini hadir di tengah kerumunan dan duduk bersila di jalan raya. Mereka berada di tengah-tengah lingkaran massa.

Awalnya, sempat terjadi lobi antara koordinator aksi dan Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Suryono, di pinggir area demonstrasi. 

Diskusi itu membahas teknis pertemuan, mengingat massa yang sangat besar dan situasi di lapangan mulai memanas.

Unjuk rasa ini diselenggarakan oleh Aliansi Merah Maron, yang sebagian besar anggotanya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG). 

Bundaran Saronde dipilih sebagai lokasi strategis untuk menyuarakan tuntutan mereka, karena dianggap sebagai jantung Kota Gorontalo.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, berjanji akan mengawal langsung surat tuntutan mahasiswa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. 

"Saya menyatakan siap memberikan surat pengantar dengan lampiran tuntutan mahasiswa dan akan memberikan surat pengantar khusus kepada Kemendagri," ujarnya.

Ia juga menegaskan akan mengantarkan langsung surat tersebut hingga bertemu dengan pihak Kemendagri. 

"Saya akan mengantar langsung surat itu ke Kemendagri yang akan Anda saksikan seluruh rakyat Gorontalo," jelasnya.

Gusnar juga menyatakan akan menunggu tindak lanjut dari Kemendagri dan Presiden. 

"Kita siap menantikan apa tindak lanjut yang akan diambil Kemendagri dan Bapak Presiden RI, Prabowo," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Idah Syaidah menuturkan dukungannya terhadap aspirasi mahasiswa sebagai representasi rakyat Gorontalo. Ia menyarankan agar ada perwakilan mahasiswa yang ikut mendampingi Gubernur ke Jakarta.

"Pak Gubernur, saya mohon kiranya ada keterwakilan mahasiswa yang mendampingi bapak di Jakarta," jelasnya. 

Menurutnya, hal ini penting agar mahasiswa dapat menyaksikan langsung kerja pemerintah. "Agar kalian yakin, kalian saksikan langsung kerja kepemimpinan Gusnar Ismail dan Idah Syaidah," terangnya.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyampaikan bahwa dirinya telah menepati janji untuk menghadirkan tiga pimpinan daerah. 

"Saya sudah tepati janji saya, saya hadirkan tiga pimpinan, ada bonus satu, hadirkan Ibu Idah Syaidah, artinya saya tidak jadi mundur," katanya.

Ia berjanji akan ikut mengawal tuntutan mahasiswa. 
"Saya sepakat dengan Pak Gubernur untuk mengawal surat ke Kemendagri dan setuju menghadirkan perwakilan mahasiswa untuk mendampingi Pak Gubernur," tambahnya.

Senada, Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Widodo mengungkapkan akan mengevaluasi semua aspirasi yang disampaikan. 

Mengingat ia belum lama menjabat, Gusnar meminta waktu untuk melakukan evaluasi internal. 

"Saya meminta evaluasi secara internal. Kita cek ke dalam dan ke luar seperti apa. Banyak masukan mahasiswa, maka saya terima dengan terbuka," katanya. 

Ia juga berjanji akan menuntaskan kasus-kasus di Gorontalo seiring berjalannya waktu.

"Saya berjanji akan menuntaskan kasus yang ada karena saya tidak bermain dengan kasus yang ada, cek rekam jejak saya," tegasnya.

Setelah penyampaian tersebut, suasana aksi mulai membaik, meskipun sebelumnya sempat terlihat kepulan asap hitam dari ban bekas yang dibakar mahasiswa sebagai simbol perlawanan. 

Warga mulai memadati area tugu untuk mendengarkan langsung pernyataan para pemimpin.

Hingga pukul 17.35 Wita, teriakan orator mulai mereda, dan perwakilan warga, pemerintah, serta pihak kepolisian akhirnya berjabat tangan.

Tuntutan Massa Aksi

Kepada Gubernur Provinsi Gorontalo: Menyampaikan secara resmi kepada Presiden RI agar memberhentikan menteri bermasalah dan mencopot wakil menteri yang rangkap jabatan.

Kepada DPRD Provinsi Gorontalo: Mengonsolidasikan partai politik di Gorontalo untuk memperjuangkan aspirasi Aliansi Merah Maron yang berkaitan dengan kewenangan DPR RI.

Memfasilitasi delegasi mahasiswa, termasuk para ketua organisasi mahasiswa UNG, untuk berdialog langsung dengan DPR RI. Aspirasi yang dimaksud meliputi:

Menjamin transparansi ruang partisipasi publik dalam proses legislasi.

Mengkaji ulang dana pensiun yang dinilai membebani APBN.

Menolak pemotongan anggaran dana transfer APBD dan dana pendidikan.

Menolak pembahasan RUU Polri dan RKUHAP yang berpotensi membatasi kebebasan sipil.

Mengevaluasi Polri dan mendesak Kapolri mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan represif aparat dalam pengamanan demonstrasi.

Menjalankan fungsi pengawasan secara transparan, terutama terkait isu lingkungan, penambangan ilegal, dan eksploitasi sumber daya alam.

Membuka hasil kerja Pansus Pertambangan kepada publik dan memastikan tindak lanjut terhadap perusahaan perusak lingkungan.

Menjamin keterbukaan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi dan kebijakan di tingkat daerah.

Kepada Kapolda Gorontalo: Menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat, baik yang berkaitan dengan permasalahan internal kepolisian maupun isu di lingkungan masyarakat.

(TribunGorontalo.com/jp)