TRIBUNGORONTALO.COM – Perhatian khusus bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia, terutama yang selama ini mencairkan dana pensiun melalui Bank BTPN dan Bank Woori Saudara (BWS).

PT Taspen (Persero) secara resmi mengumumkan kebijakan baru yang menyatakan bahwa mulai 1 Juli 2025, pencairan dana pensiun akan dialihkan sepenuhnya ke Kantor Pos Indonesia.

Kebijakan mengejutkan ini merupakan langkah strategis dari PT Taspen dalam rangka membenahi sistem pembayaran pensiun.

Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat verifikasi data penerima, mencegah keberadaan pensiunan fiktif, dan memastikan bahwa setiap rupiah dana negara benar-benar jatuh ke tangan yang sah dan berhak.

Bank yang Terdampak dan yang Tetap Sama

Pensiunan yang sebelumnya menerima pembayaran pensiun melalui dua bank berikut ini wajib bersiap-siap dengan perubahan ini:

• Bank BTPN
• Bank Woori Saudara (BWS)

Sementara itu, bagi pensiunan yang masih tercatat menerima gaji pensiun melalui bank mitra resmi lainnya, tidak perlu khawatir. Pembayaran akan tetap berlangsung seperti biasa, termasuk melalui:

• Bank BJB
• Bank Mandiri Taspen
• Bank mitra resmi lainnya

PT Taspen memastikan bahwa proses perpindahan ini akan dilakukan secara otomatis. Pensiunan tidak perlu mengurusnya sendiri, dan surat pemberitahuan resmi akan dikirimkan ke alamat masing-masing pensiunan sebelum tanggal 1 Juli 2025.

Alasan di Balik Pengalihan ke Kantor Pos

Langkah besar yang diambil Taspen ini didasari oleh beberapa alasan penting:

Memastikan verifikasi identitas langsung di tempat pencairan: Dengan pencairan di Kantor Pos, verifikasi identitas dapat dilakukan secara lebih langsung dan ketat.

Menghindari data ganda dan pensiunan fiktif: Kebijakan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan data dan keberadaan penerima pensiun yang tidak sah.

Mencegah penyelewengan dana pensiun: Pengalihan ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran dana pensiun negara.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran, terutama bagi pensiunan yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari akses Kantor Pos.

Kekhawatiran lain muncul dari pensiunan yang masih memiliki pinjaman aktif (seperti KPR atau kredit multiguna) di bank sebelumnya.

Terkait hal ini, Taspen menegaskan bahwa pensiunan tidak akan dirugikan.

Namun, sangat disarankan bagi pensiunan yang memiliki pinjaman aktif untuk segera menghubungi pihak bank lama mereka guna memastikan mekanisme cicilan tetap berjalan lancar dan tidak ada kendala.

Nominal Dana Pensiun Dijamin Utuh!

Meskipun terjadi perubahan saluran pembayaran, PT Taspen menjamin bahwa nominal dana pensiun yang diterima tidak akan berkurang atau dipotong sedikit pun.

Perhitungan gaji pensiun tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024, sehingga hak-hak pensiunan dijamin aman dan akan tetap utuh sesuai ketentuan negara.

Fasilitas Tambahan dari Kantor Pos untuk Pensiunan

Untuk memastikan transisi ini berjalan lancar dan nyaman bagi para pensiunan, PT Pos Indonesia akan menyediakan beberapa fasilitas tambahan, di antaranya:

Antrean prioritas khusus pensiunan: Ini bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu dan memberikan kenyamanan bagi para lansia.

Layanan drive-thru: Di beberapa kantor pos besar, layanan ini akan tersedia untuk mempermudah proses pencairan, meminimalkan antrean, dan mengurangi keluhan selama masa transisi.
 
Butuh Info Tambahan? Cara Menghubungi Taspen

Jika Anda adalah pensiunan yang terdampak dan belum menerima surat pemberitahuan atau membutuhkan informasi serta bantuan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Taspen melalui beberapa saluran berikut:

• Hubungi call center Taspen
• Gunakan aplikasi Taspen Mobile
• Datangi langsung kantor cabang Taspen terdekat

Perubahan ini memang berpotensi menimbulkan sedikit ketidaknyamanan di awal.

Namun, Taspen memastikan bahwa ini adalah langkah progresif menuju sistem pembayaran pensiun yang lebih transparan dan akuntabel.

Dana pensiun adalah hak para pahlawan pembangunan negeri, dan kebijakan ini bertujuan agar tidak satu rupiah pun jatuh ke tangan yang salah, demi menjamin kesejahteraan para pensiunan. (*)