TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Tujuh pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tercatat sebagai pemegang saham Bank SulutGo (BSG).

Secara akumulatif, total nominal saham di BSG ini mencapai Rp235.068.900.000 atau Rp 235 miliar.

Jumlah itu setara dengan 19,34 persen dari total keseluruhan saham BSG yang mencapai Rp1,2 triliun.

Kekuatan saham ini menjadikan Gorontalo signifikan dalam pengambilan keputusan strategis di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk dalam menentukan arah kebijakan, evaluasi kinerja, hingga penunjukan jajaran direksi dan komisaris.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

• Pemprov Gorontalo: Rp72.978.500.000 (5,79 persen)

• Pemkab Boalemo: Rp48.161.200.000 (3,82 persen )

• Pemkot Gorontalo: Rp34.024.300.000 (2,70 persen )

• Pemkab Gorontalo: Rp25.838.600.000 (2,05 % )

• Pemkab Gorontalo Utara: Rp22.699.600.000 (1,80 % )

• Pemkab Pohuwato: Rp18.458.500.000 (1,46 % )

• Pemkab Bone Bolango: Rp13.015.400.000 (1,03 % )

Kehadiran dan sikap para pemegang saham dari Gorontalo dalam RUPS Luar Biasa yang digelar Rabu (9/4/2025) menjadi penting, apalagi isu pergantian direksi dan komisaris mengemuka.

Meski saham terbesar masih dikuasai Pemprov Sulawesi Utara (35,88 % ) dan PT Mega Corpora (24,82 % ), posisi Gorontalo berpotensi menjadi penentu jika terjadi dinamika tarik-menarik dalam forum RUPS.

Lobi-lobi Direksi

Sebagaimana diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo (BSG) diprediksi bakal berlangsung panas hari ini, Rabu (9/4/2025).

Salah satu isu yang paling menyita perhatian adalah potensi pergantian jabatan strategis di tubuh BSG, termasuk posisi direksi dan komisaris.

Pemegang saham yang terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sulawesi Utara dan Gorontalo akan duduk bersama dalam forum penting ini.

Kehadiran Gubernur, para wali kota, dan bupati menambah bobot politik dalam proses pengambilan keputusan yang rawan akan tarik-menarik kepentingan.

Dari Gorontalo, sorotan tajam mengarah ke Gubernur Gusnar Ismail.

Ia disebut-sebut mendorong nama menantunya untuk duduk sebagai salah satu komisaris BSG.

Isu ini memicu tudingan intervensi bahkan dugaan nepotisme, di tengah panasnya dinamika jelang RUPS.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Noval Abdussamad, menegaskan bahwa Gubernur Gusnar tetap mengedepankan prinsip profesionalisme.

"Semua nama yang beredar diinventarisir dan diteliti persyaratannya. Pak Gubernur menekankan pentingnya profesionalisme," kata Noval.

Profesionalisme dimaksud merujuk pada calon yang memiliki pengalaman perbankan, pengetahuan memadai.

Bahkan tidak memiliki catatan hukum, dan memenuhi ketentuan lain yang berlaku.

Menurutnya, lobi-lobi itu bagian dari dinamika forum. Tapi secara prinsip, Gusnar bakal tetap teguh pada jalur profesionalisme.

Artinya kata dia, tidak akan ada intervensi pribadi, semua kembali pada kualitas dan integritas calon.

"Soal dinamika dan lobi-lobi itu ada dalam pembahasan RUPS, namun secara prinsip, Pak Gubernur berpegang teguh pada prinsip profesionalisme," katanya. (*)