TRIBUNGORONTALO.COM – Mahfud MD memandang program makan siang gratis kurang tepat untuk dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menurut calon wakil presiden nomor urut 3 itu, program makan siang bisa diusulkan pada pemerintahan baru bukan era Jokowi.

"APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan (siang) gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, seperti dilansir Kompas.com, Senin (26/2/2024).

Mahfud menilai program pemerintahan baru semestinya dimasukkan dalam APBN Perubahan 2025 pada Juni 2025 mendatang.

Akan tetapi, hal ini bukan hal yang perlu dipersoalkan secara berlebihan.

Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan ini pun tidak menjawab ketika ditanya apakah langkah pemerintah tersebut melanggar aturan atau tidak.
"Enggak apa-apa lah, itu mungkin sebagai sumbangan saja, sumbangan pemikiran. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," ujar Mahfud.

Ia juga tidak mempersoalkan pemerintahan Jokowi sudah membahas program tersebut meski Prabowo-Gibran belum ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Ya enggak apa-apa, mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya, mungkin saja itu, kan tidak apa-apa juga," kata Mahfud.

"Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain, ya itu saja kalau saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet," ujar dia.

Sebelumnya pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.
Kendati begitu, penyusunan ini baru tahap awal, RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap Suharso.

"Mengapa? Agar benar-benar (ada) keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," imbuh dia.

Baca juga: Prabowo-Gibran Unggul Quick Count Pemilu 2024, Nasdem Gorontalo: Kami Optimis Dua Putaran

Sidang Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo

Sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (26/2/2024) sudah membahas soal program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah mengikuti sidang di Istana Negara, Jakarta, Senin siang.

"Tadi, ada (ada pembahasan soal program makan siang gratis). Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY.

"Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik," kata dia.

AHY menuturkan, ada 83 juta penerima program makan siang gratis dan susu gratis.

Oleh karena itu, secara nominal diperlukan anggaran yang cukup besar dari pemerintah untuk program tersebut.
Selain itu, bukan hanya untuk memberikan tambahan gizi, program tersebut bertujuan menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Karena ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar, karena bisa dibayangkan satu anak saja beras, nasi, lauk, sayur, buah, susu kalikan 83 juta," kata dia.

"Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat, daerah di tingkat lokal dan UMKMl lokal kita tumbuh, para petani senang, nelayan senang karena hasil panen pertanian dan tangkapannya bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis ini," ucapnya.

Adapun sidang kabinet pada Senin membahas sejumlah isu, antara lain soal persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 2024, rencana kerja pemerintah dan kerangka kerja ekonomi makro 2025.

Dalam sambutannya di sidang, Presiden Joko Widodo mengatakan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud Anggap Tak Tepat jika Program Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Harusnya APBN Perubahan"