44 Warga Gorontalo Bekerja Resmi di Luar Negeri, Mayoritas di Arab Saudi

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Selama dua tahun terakhir, total 44 warga Gorontalo tercatat bekerja di luar negeri.

Data Perkumpulan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Gorontalo, mayoritas pekerja ini berada di Arab Saudi.

“Ada 44 orang itu yang resmi,” ujar Koordinator P4MI Gorontalo, Sutrisno, Jumat (8/8/2025).

Secara rinci, dari 44 tersebut, 9 orang berada di Arab Saudi. Lalu 8 orang di Jepang, lalu 5 orang di Hongkong. 

Sisanya bekerja di Malaysia, Singapura, Taiwan, Papua Nugini, dan Maladewa.

Baca juga: Pemutihan Pajak Kendaraan di Kota Gorontalo Hasilkan Rp219 Juta dalam 4 Hari

Meski begitu, Sutrisno mengakui ada warga Gorontalo yang bekerja di luar negeri tapi tak tercatat resmi. 

“Biasanya para pekerja migran yang berangkat ke luar negeri secara tidak resmi itu menggunakan jasa calo,” ungkapnya.

Artinya, para warga ini berangkat secara ilegal karena tidak memenuhi prosedural baik administrasi, izin, kelengkapan berkas, dan hal lain. 

Hal itu dinilai dapat berbahaya dan rawan bagi mereka ketika bekerja di luar negeri.

P4MI Gorontalo memastikan akan selalu memberikan perlindungan maksimal kepada para pekerja migran Indonesia, khususnya yang berasal dari Gorontalo.

Perlindungan itu diberikan sebelum, saat, dan setelah selesai mereka bekerja di luar negeri.

Sebagai contoh, untuk kepastian administrasi dan dokumen itu merupakan bentuk perlindungan.

“Perlindungan lainnya saat mereka akan berangkat kerja adalah harus ada kontrak yang diketahui oleh KBRI kita di negara penempatan,” jelas Sutrisno.

Selain itu, para pekerja ditunjang dengan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk asuransi di negara mereka ditempatkan. 

Hal itu merupakan bentuk perlindungan mereka saat kerja.

Menanggapi banyaknya isu penyiksaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, ia menyebut bahwa kondisi itu juga tetap menjadi perhatian P4MI.

Jika mendapatkan informasi tersebut, Sutrisno menyampaikan pihaknya akan melakukan pengecekan di sistem, apakah yang bersangkutan adalah warga negara yang memang benar-benar legal atau resmi berangkat bekerja atau tidak.

“Kurang lebih sekitar 80 sampai 90 persen yang kita tangani (kasus kekerasan) itu adalah ilegal,” ungkapnya.

Namun meski begitu, dalam kondisi yang kemudian memaksa negara harus berbuat, P4MI akan berupaya semaksimal mungkin memulangkan atau mengurus kepulangan dari pekerja Indonesia yang berada di luar negeri, baik legal maupun ilegal.

“Namanya warga negara, legal atau ilegal tetap kita harus selamatkan dia. Kalau memang dia masih hidup usahakan harus kita selamatkan, kalau dia sudah mati minimal pulangkan jenazahnya,” tegas Sutrisno.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan deteksi dan identifikasi di mana tempat dia bekerja dan akan meminta pertanggungjawaban, baik di perusahaan formal maupun informal.

Sutrisno pun mengimbau warga Gorontalo yang ingin bekerja di luar negeri agar melakukannya secara resmi. 

“Sehingga nanti akan ada kesan pergi sebagai migran pulang sebagai juragan,” ujarnya.

P4MI juga memberikan perlindungan saat mereka pulang atau selesai kontrak dari pekerjaan.

“Saat dia pulang kita adakan satu pelatihan kewirausahaan,” jelasnya.

Hal itu dilakukan agar para pekerja dapat mengatur dan mengelola keuangannya setelah selesai bekerja di luar negeri, sehingga uang tersebut dapat digunakan secara produktif, bukan untuk foya-foya.

Untuk kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Gorontalo, Sutrisno menyebut semuanya diawali dengan MoU.

“Semua MoU dengan kabupaten/kota di Gorontalo sudah selesai terkait dengan pelatihan calon PMI,” jelasnya.

Namun, untuk saat ini, yang sudah melakukan implementasi baru Kabupaten Boalemo.

“Baru Kabupaten Boalemo yang sudah melakukan pelatihan untuk tenaga kesehatan,” pungkasnya.

Mereka bahkan sudah melakukan pelatihan bahasa karena akan ikut program di Jepang. (*)