500 Hektare Hutan Raja Ampat Rusak Gara-Gara Tambang Nikel, DPR Desak Pemberi Izin Diperiksa

TRIBUNGORONTALO.COM – Sebanyak 500 hektare hutan dan vegetasi alami di wilayah pulau-pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya, dilaporkan rusak akibat aktivitas pertambangan nikel.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak agar pihak-pihak yang memberikan izin tambang di kawasan tersebut segera diperiksa karena dinilai telah melanggar undang-undang dan membahayakan ekosistem.

“Ini bukan hanya soal perusahaan tambang. Kami minta pihak-pihak yang meloloskan izin tambang di pulau-pulau kecil yang dilindungi UU harus diinvestigasi," tegas Daniel.

Sebab menurutnya, pemberitan izin itu sebagai bentuk pelanggaran terbuka terhadap UU No. 1 Tahun 2014.

"Dan bentuk nyata pengabaian terhadap kepentingan rakyat,” kata Daniel Johan dalam pernyataannya, Selasa (10/6/2025).

Daniel menyoroti kerusakan lingkungan akibat ekspansi tambang nikel di tiga pulau kecil di Raja Ampat.

Ia menekankan bahwa masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan hidup pada ekowisata kini terancam kehilangan sumber penghidupan.

“Masyarakat Raja Ampat itu bukan hanya pelindung alam, mereka juga pelaku utama ekowisata," katanya.

Bahkan menurutnya, burung Cenderawasih, Pari manta, terumbu karang, semuanya tulang punggung ekonomi rakyat.

"Lalu datang tambang dengan dalih hilirisasi, yang justru mendiskreditkan ekosistem dan kehidupan lokal,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan yang beroperasi di wilayah Geopark Raja Ampat.

Keempat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Daniel mengapresiasi langkah pemerintah tersebut dan menyebut keputusan itu sebagai bentuk keberpihakan terhadap suara rakyat.

“Terlalu besar nilainya untuk Indonesia dan dunia bila geopark ini musnah," katanya.

Apalagi menurut dia, keuntungan dari tambang tidak sebanding dengan hilangnya kekayaan hayati dan keindahan yang ada saat ini.

"Terima kasih Presiden Prabowo yang sudah mendengar suara hati rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkap adanya temuan kerusakan lingkungan di Pulau Manuran, yang dikelola PT ASP.

Kerusakan itu antara lain disebabkan oleh jebolnya kolam pengendapan (settling pond) yang mencemari laut dan menyebabkan kekeruhan tinggi di wilayah pesisir.

“Pulau ini kecil, hanya sekitar 743 hektare. Jika rusak, pemulihannya akan sangat sulit. Kami sedang melakukan peninjauan ulang atas dokumen lingkungan yang digunakan perusahaan ini,” ujar Hanif.

Hanif juga menyebut bahwa persetujuan lingkungan terhadap kegiatan PT ASP diberikan oleh Bupati Raja Ampat dan hingga kini belum tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup.

Daniel Johan menegaskan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mencabut seluruh IUP yang bermasalah secara permanen, bukan sekadar pembekuan sementara.

“Ini kesempatan buat Menteri ESDM untuk menunjukkan keberpihakan pada masyarakat dan lingkungan,” tutupnya.

(*)